Ketua Relawan Tegak Lurus Prabowo Kabupaten Fakfak Amiruddin, menuturkan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat merupakan daerah terpencil di Indonesia Timur yang harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat.
Terutama program kerja Makanan Bergizi Gratis (MBG), bersinergi dengan Bank Pemerintah Baik Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI serta Bank Papua dengan menyalurkan dana CSR yang diatur dalam ketentuan mengenai CSR di Indonesia diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan antara lain pada UU Perseroan Terbatas, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Penanaman Modal, PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Permensos Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
Peraturan pemerintah terkait dana CSR adalah PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan ini mengatur besaran dana CSR yang harus disisihkan perusahaan.
Ketentuan PP No. 47 Tahun 2012
Besaran dana CSR minimal 2% sampai 4% dari total keuntungan dalam setahun
Anggaran dana CSR harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan
Pelaksanaan CSR harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran
Aturan CSR dalam UU PT
Perseroan yang menjalankan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR
Perseroan yang tidak melaksanakan CSR dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Kewajiban CSR dalam UU Penanaman Modal
Perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dapat dikenai sanksi administratif, seperti :
Peringatan tertulis
Pembatasan kegiatan usaha
Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
Contoh kegiatan CSR, antara lain : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Memperbaiki lingkungan, Memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu, Memberikan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, Memberikan sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat.
Ketahanan pangan (Swasembada pangan)dengan memanfaatkan lahan produktif masyarakat yang sudah bersertifikat, dimanfaatkan untuk tanaman Sagu, Pala dan Cengkeh.
Berikut juga sosialisasi PP nomor 5 tahun 2025 tentang kedudukan Satgas PKH dan perambahan hutan,serta Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan koperasi desa merah putih menjadi konsolidasi program kerja Relawan Tegak Lurus Prabowo Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat dengan berkolaborasi serta bersinergi dengan berbagai pihak.
Amiruddin menegaskan agar Bupati Fakfak Samaun Dahlan, membuka ruang diskusi publik kepada Stachholder yang ada di kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.
Relawan Tegak Lurus Prabowo adalah mata dan telinga Pemerintah Pusat dan daerah. Kolaborasi berbagai pihak dibutuhkan untuk kemajuan daerah Kabupaten Fakfak.
Relawan Tegak Lurus Prabowo Kabupaten Fakfak juga bermitra dengan Institusi Polri, TNI dan Kejaksaan di Kabupaten Fakfak, demi terciptanya kamtibmas,penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. Tutur Amiruddin.
Sumber : Relawan Tegk Lurus Prabiwo
(David/red)
