POLMAN – Sejumlah personel dari Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang digelar oleh LKPA RI dan Central Comando Jaringan Oposisi Loyal yang bergabung dalam Gerakan Aktivis Anti Korupsi Polewali Mandar, di Kantor Pemda Polewali , Kantor Kejari Polewali dan Kantor DPRD Kabupaten Polman. Kamis (23/04/25).
Adapun tuntutan dan pernyataan sikap yang akan disampaikan yaitu Meminta Bapak Bupati Polman memerintahkan Inspektorat mengaudit Badan Keuangan dan Aset Daerah serta tidak melakukan pembayaran hutang.
Mendesak Kajari untuk segera menuntaskan seluruh laporan dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilaporkan khususnya kasus KONI, Bantuan Dana Pendidikan Non Formal (Paket C), Kasus Mega Korupsi Kabag Umum dan Skandal penyalagunaan Dana Hibah PMI, Covid 19, BPJS dan Dana Insentif Fiskal yang dikekola oleh Dinas Tarkim, Kelautan dan Pertanian.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor DPRD Kabupaten Polewali Mandar ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap berbagai dugaan praktik korupsi yang dinilai masih marak terjadi di daerah tersebut.
Para demonstran membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian, menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemangku kebijakan.
Kapolres Polman, AKBP Anjar Purwoko melalui Kabag Ops Polres Polman Kompol Najamuddin menyatakan bahwa pengamanan dilakukan untuk memastikan aksi berjalan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.
"Kami mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam pengamanan aksi ini. Hingga saat ini situasi tetap kondusif," ujarnya.
Aksi berlangsung dengan damai dan berakhir tanpa insiden. Setelah menyampaikan aspirasinya, massa membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan pihak kepolisian.
Humas Polres Polman
