SAMBAR.ID//PONTIANAK // Gelombang aksi protes mahasiswa mengguncang Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak Kalimantan Barat pada Jumat (25/4). Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universotas Tanjung Pura (Untan) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Rektorat. Aksi ini disertai dengan blokade jalan utama kampus, pembakaran ban di simpang Jalan Arboretum dan Fakultas Teknik, serta iring-iringan massa yang mendorong gerobak menuju pusat aksi—simbol kekecewaan terhadap pengelolaan lingkungan akademik.
Dalam momen yang penuh tensi tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Lembaga Swadaya Masyarat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (LSM MAUNG) Kalbar, Andri Mayudi, menyatakan dukungan penuh terhadap aksi mahasiswa. Ia menilai aksi ini sebagai bentuk nyata demokrasi kampus dan kontrol publik yang sah.
> "Kami dari LSM MAUNG Kalbar berdiri bersama mahasiswa. Ini bukan hanya soal PKL atau jadwal wisuda, tapi menyangkut integritas tata kelola pendidikan tinggi yang sehat dan transparan," tegas Andri.
Mahasiswa Sampaikan Tiga Tuntutan Utama
Aksi demonstrasi ini menyoroti tiga persoalan krusial:
1. Penolakan terhadap pengunduran jadwal wisuda — Mahasiswa kecewa karena jadwal wisuda mengalami penundaan tanpa penjelasan yang transparan dari pihak kampus.
2. Polemik PKL di lingkungan kampus — Pedagang kaki lima dianggap merusak kenyamanan dan ketertiban kampus. Mahasiswa mendesak Rektorat bertindak tegas dan tidak membiarkan kampus berubah menjadi pasar terbuka.
3. Minimnya transparansi pembangunan fasilitas kampus — KBM Untan menilai sejumlah pembangunan seperti kafe 5CM tidak berdampak langsung pada kebutuhan akademik mahasiswa. Mereka mempertanyakan sistem kerja sama bisnis kampus yang dituding tidak transparan.
LSM MAUNG Soroti Potensi Penyimpangan
Andri Mayudi juga mempertanyakan legalitas dan sistem retribusi usaha komersial dalam kawasan pendidikan. Menurutnya, jika lahan kampus merupakan Barang Milik Negara (BMN), maka pemanfaatannya harus tunduk pada regulasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan.
> “Kami akan mendalami apakah usaha-usaha seperti coffee shop itu menyetor retribusi ke daerah, bagaimana bentuk kerja samanya, dan apakah sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Kalau perlu, kami laporkan ke Ombudsman, Itjen Kemendikbud, atau bahkan KPK,” ujarnya.
Mahasiswa juga mengancam akan mengawal isu ini hingga ke tingkat nasional jika tidak ada respons konkret dari pihak Rektorat. Mereka menuntut keterbukaan dalam pengelolaan aset dan anggaran negara, termasuk alokasi APBN dan potensi kontribusi pada PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Aksi Berlanjut, Suara Mahasiswa Menggema
Meskipun aparat keamanan kampus sudah bersiaga, mahasiswa tak gentar. Orasi terus digemakan, menyerukan perubahan dan keadilan bagi seluruh civitas akademika Untan.
"Ini bukan sekadar aksi, ini perlawanan terhadap pembiaran, ketertutupan, dan pengabaian terhadap hak-hak mahasiswa," seru salah satu orator dari atas mobil komando.
Aksi hari ini menjadi sinyal bahwa mahasiswa tidak akan diam ketika kampus—yang seharusnya menjadi ruang tumbuhnya nalar kritis—justru dipenuhi praktik yang dinilai jauh dari semangat akademik.(*)
(TIM/RED)
Sumber : DPD LSM MAUNG Kalbar
Ket Foto : Istimewa (Doc) insiden Pontianak