Sambar.Id Jakarta, 27 Maret 2025 - Pemerintah saat ini tengah menggenjot Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi besar menurunkan stunting, meningkatkan kualitas SDM, dan mempersiapkan Indonesia menyongsong bonus demografi. Namun, pelaksanaan program ini tidak sekadar soal menyediakan makanan gratis, melainkan soal kesiapan sistem yang kuat dan adaptif menghadapi tantangan geografis dan bencana.
Dua isu utama muncul ke permukaan: pertama, pentingnya memastikan dapur MBG dibangun di lokasi aman bencana dan dapat difungsikan sebagai dapur umum saat keadaan darurat; kedua, percepatan pelaksanaan program MBG di daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara (Kaltara), yang menghadapi tantangan geografis dan ekonomi unik. Keduanya adalah pondasi penting yang jika tidak dipersiapkan dengan cermat, dapat membuat program besar ini hanya menjadi slogan tanpa manfaat nyata.
Dapur MBG Aman Bencana: Investasi Ketahanan dalam Situasi Darurat
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dengan tegas menyampaikan bahwa dapur MBG harus berada di lokasi aman dari bencana alam. Pernyataan ini bukan hanya formalitas, melainkan bagian dari strategi ketahanan pangan nasional yang terintegrasi dengan manajemen bencana. Indonesia adalah negara rawan bencana. Kita tidak hanya bicara banjir, tetapi juga gempa, tanah longsor, hingga potensi letusan gunung berapi.
Dalam konteks ini, dapur MBG tidak boleh hanya berfungsi di hari-hari biasa, melainkan harus disiapkan sebagai dapur darurat ketika bencana melanda. Ini adalah langkah visioner yang patut diapresiasi. Ketika fasilitas umum lumpuh akibat bencana, dapur MBG yang aman bencana dapat langsung diaktifkan untuk melayani masyarakat terdampak. Tidak perlu membangun dapur lapangan dari nol. Negara hadir dengan kesiapan nyata, bukan sekadar retorika.
Namun, mewujudkan dapur aman bencana butuh perencanaan yang berbasis data kerentanan wilayah. Penentuan lokasi harus melibatkan peta risiko bencana yang sudah disusun oleh BNPB dan lembaga terkait. Selain itu, desain dapur MBG harus memenuhi standar infrastruktur tahan gempa, aksesibilitas yang mudah, serta memiliki cadangan logistik yang siap pakai. Dengan cara inilah dapur MBG akan menjadi pilar ketahanan pangan yang tangguh, tidak hanya bagi program gizi, tetapi juga saat terjadi bencana nasional.
Akselerasi MBG di Perbatasan Kaltara: Dari Pinggir Negeri untuk Generasi Negeri
Selain kesiapan fisik dapur MBG, akselerasi program ini di daerah perbatasan menjadi tantangan tersendiri. Kalimantan Utara sebagai provinsi perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, adalah wilayah dengan akses yang tidak mudah, harga bahan pokok yang tinggi, serta tantangan logistik yang besar.
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmawati, dengan tegas mendorong percepatan pelaksanaan program MBG di wilayah ini. Salah satu gagasan cerdas yang diusulkan adalah menggandeng kantin sekolah sebagai mitra penyedia makanan bergizi. Ini adalah solusi yang layak didukung. Kantin sekolah memiliki jaringan langsung ke anak-anak, infrastruktur dasar sudah tersedia, dan proses distribusi bisa lebih cepat, hemat biaya, dan minim risiko penyalahgunaan anggaran.
Kepala BGN pun sudah menunjukkan komitmen serius dengan rencana kunjungan ke Sebatik untuk memastikan kesiapan dapur MBG. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya membuat kebijakan dari balik meja, tetapi hadir di lapangan.
Namun, tantangan terbesar yang dihadapi di Kaltara adalah besaran anggaran yang belum sesuai dengan realitas harga di lapangan. Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, secara jujur mengakui bahwa anggaran Rp10.000 per porsi tidak akan cukup. Harga kebutuhan pokok di perbatasan jauh lebih mahal akibat biaya transportasi yang tinggi. Jika tidak segera disesuaikan, program MBG di wilayah ini hanya akan berjalan setengah hati, dan dampaknya tidak akan maksimal.
