Dalam forum tersebut, Piar secara tegas mempertanyakan peran KPU dalam evaluasi Pilkada. Ia menyayangkan bahwa acara yang bertujuan untuk refleksi dan evaluasi justru tidak menghadirkan KPU sebagai pihak utama yang seharusnya dikritisi dan dimintai pertanggungjawaban.
"Ini judulnya rapat refleksi dan evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak, tapi mana KPU? Tidak fair jika kita hanya berdiskusi dengan narasumber dari Kesbangpol dan perwakilan Kabinda Jabar. Seharusnya, KPU hadir untuk kita ajak debat dan evaluasi. Apa maksudnya ini?" tegas Piar.
Selain itu, ia juga menyoroti anggaran hibah yang diterima KPU sebesar Rp 1,1 triliun. Menurutnya, jumlah tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan transparan dan terbuka untuk evaluasi publik.
Tak hanya mengkritik KPU, Piar juga menyoroti permasalahan money politics serta netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2024. Menurutnya, masih banyak kelemahan dalam pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.
"Pengawasan terhadap money politics masih lemah, begitu juga dengan netralitas ASN. Harus ada tindakan tegas agar Pilkada berjalan jujur dan adil," tambahnya.
Pernyataan keras Piar membuat suasana rapat menjadi tegang. Banyak peserta yang tercengang dengan kritik yang dilontarkan. KPU Jabar pun disebut tidak dapat memberikan tanggapan langsung atas berbagai isu yang diangkat dalam forum tersebut.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan KPU Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabinda Jawa Barat, serta Forum Ormas Jawa Barat. Diskusi yang berlangsung diharapkan dapat memberikan perbaikan nyata dalam penyelenggaraan Pilkada mendatang.
Dengan kritik tajam yang disampaikan, diharapkan ada peningkatan transparansi, pengawasan yang lebih ketat, serta langkah konkret untuk memastikan Pilkada yang lebih bersih dan adil di masa depan.
Reporter : Uyut
Editor : Kang Ifay
.jpg)
