SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Adalah Pengurus Besar (PB) Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Sulteng melakukan Aksi Untuk menghimbau sekaligus meminta pemerintah yang baru Gubernur Sulteng yang baru dilantik untuk melaksanakan dan berkomitmen dengan janji kampanyenya selama 5 Tahun Kedepan.
Kemudian juga segera menuntaskan segala problematika yang saat ini terjadi di Sulteng beberapa waktu belakangan ini.
"Kami melihat tantangan besar yang harus dihadapi adalah bagaimana Gubernur Sebagai Perpanjangan Tangan Pemerintahan Pusat di Daerah harus menyelesaikan program atau tunaikan janji politiknya," kata Ketua PB LS-ADI Sulteng, Riwin Najmudin.
Akan tetapi secara Visi Misi Gubernur Sulawesi Tengah yang ingin memprioritaskan Pendidikan dan Kesehatan sementara ini bukan menjadi prioritas utama pemerintah pusat di tambah lagi program ini mendapatkan kebijakan Efisiensi Anggaran.
"Kami mengingatkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah untuk semaksimal mungkin menunaikan segala Visi Misi yang sudah menjadi janji politik kepada Rakyat Sulteng," ujarnya Ketua PB LS-ADI lagi, Senin, (3/3/2025).
Pihaknya melihat Sulteng Hari Ini masih begitu banyak Permasalahan yang harus di Tuntaskan, Mulai dari angka kemiskinan yang masih diatas 11%, Banyaknya Pertambangan Ilegal, Perusahaan yang berkonflik dengan Masyarakat Sekitar, Sering terjadi Kecelakaan Kerja di Perusahaan, Masalah Narkoba, Pengangguran, Putus Sekolah dan lainnya.
LS-ADI menegaskan jangan sampai Sulteng hanya tempat untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang hanya menguntungkan segelintir orang, akan tetapi masyarakatnya masih jauh dari kata maju dan sejahtera, bahkan harus menanggung Resiko Bencana akibat eksploitasi SDA tersebut.
"Hal yang dapat kita lihat di depan mata adalah jalan poros Loli Watusampu yang berhamburan debu yang menyebabkan penyakit ispa serta dampak buruk lainya ke masyarakat sudah berlarut larut begitu lama belum ada juga solusi dan penyelesaianya," bebernya lagi.
Sementara itu Koorlap Aksi Riski Djalil menambahkan, Kemudian juga terkait masalah PT. CPM yang disuarakan warga kota palu bagaimana dengan ekploitasinya yang dianggap membahayakan warga kota palu itu sendiri. Ada juga PT. AKM yang diduga ilegal dikota palu yang sedang ditangani Polda Sulteng namun Sampai Kini Tidak jelas penyelesaian Kasusnya.
Ditambah lagi maraknya aksi pertambangan llegal yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dan daerah lainya yang sudah bertahun tahun seakan-akan dibiarkan begitu saja oleh penegak hukum.
Tak terkecuali juga perusahaan yang legal namun banyak berkonflik dengan masyarakat sekitar karena banyak merugikan masyarakat.
Olehnya kami dari Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia Meminta Gubernur Anwar Hafid untuk komitmen menunaikan visi misinya dan menyelesaikan segala persoalan yang merugikan masyarakat Sulawesi tengah.
Aksi ini pun langsung diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si sebelum memasuki kantor untuk dihari pertamanya menjabat. (Red/**)
.jpg)
