Sambar.Id Makassar – Ketua DPD Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Polo, terus memperjuangkan nasib para tenaga honorer yang menjadi korban kebijakan "Laskar Pelangi" Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Perjuangan ini bahkan telah mencapai tingkat nasional, dengan pembahasan yang dilakukan di Komisi II DPR RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian PAN-RB.
Upaya yang dilakukan Akbar Polo mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum DPP PJI, Hartanto Boechori, serta bantuan besar dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, dan Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH. Berkat kerja keras dan sinergi berbagai pihak, para honorer yang merasa terzalimi oleh kebijakan Pemkot Makassar akhirnya mendapatkan titik terang. Mereka kini dapat mengikuti seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua di Pemkot Makassar.
Dalam pernyataannya, Akbar Polo menyampaikan harapannya kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, agar berkenan memperjuangkan nasib para honorer yang terdampak kebijakan pada era kepemimpinan Wali Kota sebelumnya, Danny Pomanto.
"Kami dengan segala kerendahan hati, di bulan suci Ramadan ini, memohon kepada Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar untuk memperjuangkan nasib 40 orang honorer yang telah lama mengabdikan diri di Pemkot Makassar," ujar Akbar Polo.
Menurutnya, para honorer tersebut hanya ingin mendapatkan hak mereka untuk kembali bekerja di lingkungan Pemkot Makassar. Mereka yang sebelumnya menjadi korban kebijakan "Laskar Pelangi" diharapkan bisa diakomodir kembali sebagai tenaga honorer.
Lebih lanjut, Akbar Polo menekankan bahwa perjuangan ini bukan hanya demi kepentingan para honorer, tetapi juga sebagai bentuk keadilan terhadap mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Ia berharap para pemimpin daerah yang terlibat dalam perjuangan ini dapat menunjukkan kepedulian mereka terhadap kesejahteraan tenaga honorer.
"Semoga dengan keterlibatan semua pihak, termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, perjuangan ini membuahkan hasil, dan para honorer yang telah lama mengabdi bisa mendapatkan hak mereka kembali," tutup Akbar Polo.
(Ak)
.jpg)
