Sambar.Id Rohil - Pada Hari Kamis Tanggal 27 Pebruari 2025 Mengabarkan " Adanya Temuan Dari Tim Awak Media Sambar id Rohil, Sebagian Uraian Sempel Rekening Anggaran Belanja Kegiatan Tahun 2023 Terlampir Dibawah Hasil Audit Tim Redaksi Sebagai Berikut:
DIANTARANYA :REALISASI ANGGARAN BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN ANGGARAN 2023
NO
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
SISA ANGGARAN
Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
23,863,639,802
21,298,367,901
2,565,271,901
Total
23,863,639,802
21,298,367,901
2,565,271,901
Beberapa kegiatan/sub kegiatan/item pekerjaan terkait dengan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :
Uraian Sub Kegiatan Kegiatan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023
No
Nama Sub Kegiatan
Pagu (Rp)
Metode Pemilihan Penyedia
1: Penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri (Pengadaan Piala/Thropy)
45,500,000
Pengadaan Langsung
2: Penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha (Pengadaan Piala/Thropy)
50,505,000
Pengadaan Langsung
3: Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Penyelenggaraan Isra'' Mi''raj Nabi Muhammad SAW
67,360,000
Pengadaan Langsung
4: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyelenggaraan Isra'' Mi''raj Nabi Muhammad SAW
6,545,000
Pengadaan Langsung
5: Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Penyelenggaraan Isra'' Mi''raj Nabi Muhammad SAW
52,142,500
Pengadaan Langsung
6: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Keikutsertaan MTQ Tingkat Provinsi)
253,281,926
Tender
7: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Keikutsertaan MTQ Tingkat Provinsi)
22,737,500
Pengadaan Langsung
8: Belanja Pakaian Batik Tradisional (Keikutsertaan MTQ Tingkat Provinsi)
97,680,000
E-Purchasing
9: Belanja Pakaian Jas/Safari (Keikutsertaan MTQ Tingkat Provinsi)
305,250,000
Tender
10: Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (Keikutsertaan MTQ Tingkat Provinsi)
271,314,000
Tender
11: Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Keikutsertaan MTQ Tingkat Provinsi)
5,610,000
Pengadaan Langsung
12: Belanja Sewa Hotel (Keikutsertaan MTQ Tingkat Provinsi)
211,350,000
Pengadaan Langsung
13: Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya (Keikutsertaan MTQ Tingkat Provinsi)
75,000,000
Pengadaan Langsung
14: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (MTQ Tingkat Kabupaten)
98,033,224
Pengadaan Langsung
15: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (MTQ Tingkat Kabupaten)
21,830,000
Pengadaan Langsung
16: Belanja Tagihan Air (MTQ Tingkat Kabupaten)
56,000,000
Pengadaan Langsung
17: Belanja Sewa Wave Generator and Absorber (MTQ Tingkat Kabupaten)
15,000,000
Pengadaan Langsung
18. Belanja Sewa Hotel (MTQ Tingkat Kabupaten)
141,750,000
Pengadaan Langsung
19: Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya (MTQ Tingkat Kabupaten)
54,000,000
Pengadaan Langsung
Dari sebagian Sempel Realisasi anggaran diatas" masih ada Sempel Rekening Anggaran ditemukan keseluruhan kegiatan Diduga Adanya Penyimpangan Dana Anggaran Kegiatan Sebagai Berikut:
Diantaranya:
" Adaya dugaan SPJ Swakelola/GU/TU pada pada Bagian Kesra Tahun Anggaran 2023 dibelanjakan tidak mencerminkan belanja ril diduga terjadi pada beberapa kegiatan yang diuraikan dibawah .
" Adanya dugaan Markup/Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak kerja/pesanan/SPK pada kegiatan /sub kegiatan Bagian Kesra Tahun Anggaran 2023.
Berdasarkan dua point diatas diduga potensi kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Pihak Pihak yang diduga terkait :
" Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023, (Kabag Kesra dan PPTK Kegiatan terkait dengan uraian diatas).
Semua data anggaran/realisasi dan sejenisnya yang disampaikan melalui penerbitan berita untuk publik "didalam dugaan ini semoga dapat digunakan sebagai pintu masuk atau data permulaan bagi aparat penegak hukum (APH) untuk pembuktian/membuktikan apakah benar terjadinya tindakan pidana atau tidak ,sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tanggapan Sekretariat Daerah Bagian Kesra :
Pada saat biro redaksi Media sambar id melakukan konfirmasi kepada saudari Rina selaku Kabid di bagian kesra mengatakan" jadi ini harus gimana pak saya bingung atau saya sampaikan ke pimpinan saya pak Setda pak tolong kasi waktu saya ya pak.
"Dan pada saat tim awak media selesai makan Saudari Rina chatting bapak dimana saya kesana .namun sudah dijawab udah gak usah repot-repot buka.
" tiba tiba dia sampai menyampaikan pesan pak sekda mohon berita nya agar jangan diterbitkan ini ada pesanan titipan dari pak Setda tiba tiba " dia meletakkan amplop putih berisikan uang 500 ribu diletakkan di bawah piring makan dekat saya dan amplop tersebut mash diamankan sebagai alat bukti bahwa saudari Rina Kabag kesra hendak melakukan Penyuapan agar beritanya tidak dinaikkan " dia memohon tapi hanya ini pak karna belum gajian .Senin tanggal 24/2/2025 pukul 1,30 wib dirumah makan jalan bintang.
Jelas dugaan temuan tim adanya di Sekretariat Daerah bagian Kabag kesra " saudari Rina saat dikonfirmasi tampak gelisa dan wajah takut.merasa sudah melakukan penyimpangan dana anggaran kegiatan tahun anggaran 2023 sesuai uraian diatas.
"Karena sebagai masyarakat/LSM/Media/penggiat anti korupsi hanya bisa diduga dan menduga sebagai sosial kontrol bagi itansi/ lembaga yang menggunakan uang Negara " dalam membantu aparat penegak hukum (APH) untuk mengungkap yang menjadi temuan atau pun dugaan penyimpangan dana anggaran kegiatan," kasus dugaan korupsi yang dilindungi oleh UU sedangkan pembuktiannya ada di pihak APH.
" Namun setelah diterbitkan ke publik pihak Redaksi sudah membangun Sinergi/ Kerjasama dengan beberapa pihak Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM / Penggiat Anti Korupsi) " menggiring dengan membuat laporan resmi ke pihak aparat penegak hukum (APH) setingkat temuan di daerahnya sebagai berikut:
Kejagung RI , Lembaga KPK RI, Kejati Provinsi ,Kejari Kabupaten. Pihak lembaga swadaya masyarakat LSM yang memberikan laporan resmi dapat bersama sama mengawal proses tindakan yang dilakukan pihak APH " agar dapat transparan terbuka untuk publik.
Laporan: Tim Jurnalis
((Legiman))
Sumber: Masyarakat.
