Masalahnya, workshop yang diprakarsai Yayasan Surya Nusa Cendekia (YSNC) Yogyakarta bekerja sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Manado, diduga kuat telah meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah.
Disebutkan, untuk mengikuti kegiatan tersebut, setiap peserta diwajibkan menyetor uang pendaftaran sebesar Rp 1 juta melalui rekening penyelenggara, atas nama, Jarny Roland Siallagan.
Untuk memudahkan pendaftaran, peserta yang rata-rata berprofesi sebagai kepala sekolah, dibolehkan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan asumsi dipertanggungjawabkan saat penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahap berikutnya.
“Yang menjadi pertanyaan adalahlah besarnya uang pendaftarannya. Masa workshop dengan peserta kepala sekolah harus membayar satu juta rupiah. Rasa sulit untuk diterima secara logika,” pungkas Aktivis pemberani ini, Sabtu (22/02/2025).
Dasar itulah dia pun mendesak Inspektorat Daerah Kota Manado dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) melakukan audit keuangan, dengan indikasi sebagian keuntungan tidak disetor ke kas daerah tapi masuk ke kantong pribadi dari oknum-oknum petinggi Disdikbud Kota Manado.
Manajemen YSNC, Junianton Damanik, ST saat dikonfirmasi mengakui kalau kegiatan tersebut, pihaknya tidak melibatkan Kemendikdasmen, melainkan Disdikbud Kota Manado.
Sebelumnya kata Arthur Mumu, YSNC telah melakukan pertemuan sekaligus sosialisasi dengan Disdikbud Kota Manado. Pada pertemuan itu disepakati kalau workshop dilaksanakan selama dua hari, Senin (11/02/2025) dan Selasa (11/02/2025), namun akhirnya ditunda.
Ironinya, sewaktu menyinggung soal pembagian keuntungan, Junianton yang belakangan diketahui berprofesi sebagai wartawan online, menolak menjawabnya.
Lain halnya dengan Sekretaris Dinas (Sekdis) Dikbud Manado, Triana Almas, sama sekali enggan berkomentar terkait pelaksanaan workshop. Bahkan kedatangan Triana ke lokasi workshop terbilang singkat. Dia terlihat hanya membuka kegiatan tersebut kemudian keluar ruangan dan bergegas meninggalkan lokasi pertemuan.
Beberapa kepala sekolah yang ditemui mengaku, untuk mengikuti kegiatan tersebut, mereka terpaksa menggunakan uang pribadi atau meminjam ke pihak lain, dengan dengan perjanjian akan diganti setelah dana BOS tahap berikutnya dicairkan.
Arthur menduga, Walikota Manado Andrei Angouw menggunakan Yayasan Surya Nusa Cendekia (YSNC) dari Yogyakarta, untuk bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Manado, untuk menghabiskan dana BOS dilaksanakan di Hotel Grand Puri.
"Setahu saya, Hotel Grand Puri Manado itu adalah milik Andrei Angouw, makanya banyak kegiatan pemkot Manado dilaksanakan di hotel tersebut," ungkap Arthur.
Patut dicurigai, kegiatan Workshop Pendidikan Bermutu Untuk Semua (WPBUS), itu dilaksanakan setiap Kepala Sekolah (Kepsek) SD dan SMP, diminta Rp 1 juta/peserta, berapa uang dihabiskan dan sisanya dikemanakan.
Jika dihitung, lanjut Arthur, setiap kepala sekolah baik kepsek SD maupun kepsek SMP harus membayar Rp 1 juta menggunakan dana BOS, bisa mencapai ratusan juta rupiah.
"Tidak mungkin uang ratusan juta rupiah itu habis terpakai dalam kegiatan Workshop Pendidikan di Hotel Grand Puri Manado. Bisa dipastikan sisa uang Dana Bos itu masuk ke kantong-kantong pejabat dan Yayasan Yogyakarta. Apakah di manado tidak ada Yayasan dan harus menggunakan Yayasan dari luar daerah," kata Arthur penuh heran.
Arthur mengatakan, kenapa Walikota Manado Andrei Angouw, memilih diam dan membiarkan jajarannya mengadakan kegiatan Workshop menggunakan Dana BOS kemudian melaksanakan di Hotel Mewah Grand Puri Manado, itu namanya pemborosan amggaran. "Kenapa Walikota Manado tidak mengarahkan kegiatan itu dilaksanakan di Ruang Serba Guna kantor Walikota Manado, agar tidak menghabiskan anggaran pendidikan dana BOS," ucap Arthur lagi.
Aktivis yang dikenal vokal ini meminta Aparat Penegak Hukum (APH) bidik Dana BOS yang dihabiskan dalam kegiatan Workshop Pendidikan Bermutu Untuk Semua (WPBUS), di Hotel Gran Puri Manado.
