SAMBAR.ID// SUMENEP - 21 Februari 2025 – Penjabat (Pj) Kepala Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, menjadi sorotan setelah dianggap tidak kooperatif saat dikonfirmasi oleh media terkait kehadirannya di kantor desa. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa selama kurang lebih 6-7 bulan terakhir, Pj Kades tersebut jarang terlihat menjalankan tugasnya di Balai Desa Gelaman.
Beberapa pihak, termasuk masyarakat setempat dan media partner, telah mencoba meminta klarifikasi terkait isu ini. Namun, Pj Kades Gelaman dinilai kurang responsif dalam memberikan jawaban yang jelas. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan warga yang mengharapkan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
“Sampai sekarang kami jarang melihat beliau hadir di kantor desa. Padahal banyak urusan administrasi yang perlu ditangani langsung,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, sejumlah pihak meminta pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk segera mengevaluasi kinerja Pj Kepala Desa Gelaman guna memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan optimal.
Hingga berita ini diturunkan, Pj Kepala Desa Gelaman belum memberikan tanggapan resmi terkait isu tersebut.
yang mana dalam pemberitaan sebelumnya telah disampaikan bahwa, Penjabat (Pj) Kepala Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, diduga jarang masuk kantor di Balai Desa Gelaman. Kondisi ini memicu sorotan dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Adat Nusantara, yang menilai absensi tersebut berdampak pada pelayanan publik di Desa, Kamis, ( 20 Februari 2025).
Perwakilan dari Aliansi Adat Nusantara (Adi Jaya ) menegaskan bahwa seorang kepala desa, terlebih yang menjabat sebagai penjabat sementara, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar. "Jika benar Pj Kades jarang hadir di kantor, maka ini merupakan bentuk kelalaian yang dapat merugikan warga. Pemerintah daerah harus segera turun tangan," ujar salah satu anggota Aliansi Adat Nusantara.
Beberapa warga desa juga mengeluhkan minimnya kehadiran Pj Kades, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan berbagai keperluan administratif. "Kami sering datang ke balai desa, tapi sering kali tidak ada yang bisa memberikan keputusan karena kepala desa tidak ada di tempat," kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Aliansi Adat Nusantara mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Pj Kades Gelaman. Jika dugaan ini terbukti, mereka meminta agar tindakan tegas diambil demi memastikan pelayanan desa tetap berjalan dengan baik. (Vans)
