Sambar.id, Rohil, Riau - Lagi lagi Dinas PDK Rohil Jadi Sorotan Publik " Kali ini Ditemukan Data RESUME aliran Penggunaan Dana Anggaran TAHUN ANGGARAN 2022-2024. Tahun 2025 bocor, Senin (03/01/2025)
Doc. Saat wartawan sambar.id melakukan konformasi
Kebocoran itu terkait dengan Adanya Temuan Data Dugaan Penyalahgunaan Dana Anggaran Di dinas Pendidikan dan Kebudayaan( DISDIKBUD ) Kabupaten Rokan Hilir Oleh Tim Awak Media Sambar id.
Berdasarkan Sumber Informasi Ditemukan Data dari Masyarakat Yang Namanya Enggan Untuk disebutkan di Publik,Yang Dapat Dipercaya Dihadapan Hukum Sebagai Berikut :
Uraian Data dan Point point Dugaan Penyalahgunaan Dana Anggaran Sebagai Berikut:
- Adanya Dugaan selama rentang periode 2022 sampai dengan 2023 adanya dugaan penyalahgunaan dana pajak UP/GU/TU yang dipunggut oleh Bendahara Pengeluaran yang disetorkan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang ada berupa dugaan Dana Pajak yang sudah dipunggut oleh Bendahara Pengeluaran/Pihak yang ditunjuk oleh Dinas PDK Kabupaten Rokan Hilir baru disetorkan setelah tahun anggaran berakhir sehingga ada potensi dugaan Dana Pajak yang sudah dipunggut diperuntukan tidak sesuai dengan semestinya. Dalam kata lainya ada dugaan pajak tahun 2022 dibayarkan dengan menggunakan dana Dinas PDK Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023. Potensi kerugiaan Negara terkait dengan point diatas diduga mencapai 500 Juta.
- Adanya Dugaan punggutan yang dilakukan oleh Dinas PDK Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan Dana BOS Sekolah SD Se Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 dengan perkiraan besaran punggutan atau Setoran dari Kepala Sekolah diperkirakan dikisaran 1,5% - 2% dari Total Dana BOS masing masing Pihak Sekolah baik SD se Kabupaten Rokan Hilir.Potensi Kerugian Negara terkait dengan point 2 diatas diduga mencapai 1,2 Miliar.
- Adanya Dugaan Penyimpangan Penggunaan Anggaran Dinas PDK Kabupaten Rokan Hilir 2022-2024. Dugaan Belanja Fiktif & Pengelembungan Nilai Belanja dari Nilai Belanja Ril pada Kantor Dinas PDK Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 s.d 2023 diperkirakan mencapai 1,3 Miliar & potensi dugaan kerugian negaranya dikawatirkan akan meningkat jika kegiatan tahun anggaran 2024 didalami.
- Adanya Dugaan markup & Pekerjaan Tidak sesuai spesipikasi Kontrak Kerja terkait dengan Pengadaan Alat Peraga & Praktik Siswa / Pengadaan TIK Siswa Tahun Anggaran 2022-2023. Potensi kerugiaan Negara pada dugaan ini diperkirakan mencapai 4,1 Miliar.
- Adanya Dugaan Perintah atau arahan dari Kadis PDK Kabupaten Rokan Hilir / Kabid Terkait/Pengelola BOS Sekolah kepada seluruh Kepala Sekolah SD Se Kabupaten Rokan Hilir untuk mengikuti Bimtek/Pelatihan Kompetensi Guru/Kepala Sekolah di salah satu Hotel di Pekanbaru dalam kurun waktu 2022 s.d 2023 dengan besarnya Kontribusi / Besaran biaya Bimtek yang harus di tanggung oleh pihak sekolah dikisaran angka 4 juta 4,5 juta. Dimana Kontribusi/Biaya Bimtek tersebut diduga menggunakan dana BOS namun bisa di SJP kan oleh Pihak Sekolah sehingga kondisi ini berpotensi mengakibatkan adanya SPJ pihak Sekolah untuk menutupi Dana Kontribusi/Biaya Bimtek Tersebut. Potensi Kerugian Negara Dana BOS yang diakibatkan oleh perintah atau arahan ini diduga mencapai 1,2 Miliar.
- Adanya Dugaan Kegiatan Pada Dinas PDK Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 tidak taat aturan dan ketentuan yang diatur didalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang dituangkan didalam Permendagri Nomor 15 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
Uraian Nilai Anggaran Belanja Kegiatan Contoh Sebagian Yang Tercatat Sebagai Berikut:
- Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 406,972,862,314 390,888,762,266
I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 117,845,514 115,617,950
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 37,297,250/36,874,500.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7,843,286 7,828,600
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7,843,286 7,828,600
- Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 7,843,286t7,828,600
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 7,843,286/,828,600
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13,599,820/12,673,200
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35,575,300/34,755,850
II Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
399,353,819,517
384,526,276,670
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 399,205,924,266/384,425,627,674
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 72,935,705/25,789,100
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 37,509,321/37,484,421
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 37,450,225/37,375,475
III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 470,683,000
390,134,920
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 199,716,000/199,070,000
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 270,967,000/191,064,920
IV Administrasi Umum Perangkat Daerah 3,141,250,401/2,904,235,522
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 52,882,790/52,330,030
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 652,831,118/572,253,550
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 175,454,886/173,729,162
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 238,560,125/220,173,180
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 695,307,593/681,547,600
- Penyediaan Bahan/Material 59,974,889/24,700,000
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1,266,239,000/1,179,502,000
- Dukungan Pelaksanaan Sistem
- Pemerintahan Berbasis Elektronik .
"Data & Informasi ini yang disampaikan melalui penerbitan berita ini" kiranya dapat digunakan sebagai pintu masuk aparat penegak hukum( APH )untuk melihat lebih jelas apakah dugaan diatas benar terjadi atau tidak, apakah ada perbuatan melawan hukum didalamnya sebagaimana yang diatur didalam UU Tipikor karena sebagai Masyarakat/LSM/Media Massa hanya dapat menduga sesuai dengan perannya yang di lindungan UU " bukti data jika diperlukan ada .
Pihak Pihak Yang Diduga terkait terlampir dibawah ini sebagai berikut :
- Kadis PDK Rohil / Insial ( A)
- Sekretaris PDK Rohil Terkait Dana BOS/Insial ( H )
- Kabid Pendidikan SD / Terkait Kegiatan TIK SD
- Kabid Pendidikan SMP / Terkait Kegiatan TIK SMP
- Bagian Program PDK Rohil / Terkait Kegiatan Tidak Sinkron
- Bagian Keuangan PDK Rohil / Terkait Pajak GU/TU
- Bendahara PDK Rohil /Inisial ( A )/ Terkait Pajak GU/TU
- Tim Teknis BOS Kabupaten Rokan HIlir /Insial ( FW )Verifikasi Pencairan Dana BOS SD
Dari nama nama diatas masih ada nama nama yang belum tertera diatas " yang diduga terkait melakukan penyalahgunaan dana anggaran tersebut " saat hendak dilakukan konfirmasi tim awak media menelusuri oknum oknum ASN yang terkait tidak ada satu pun yang mau menemui tim.
" Lalu tim mencoba menghubungi satu persatu nomor ponsel melalui via telpon Akun Watshapp pribadinya melalui chatting tidak ada yang jawab ,via telpon Watshapp juga tidak ada yang mau angkat " tidak ada satu orang pun diantara nama diatas yang mau menjawab( bungkam ) sampai berita ini diterbitkan.
Tanggapan Kepala Dinas Disdikbud Rohil Melalui Sekertaris Hasian Mengatakan " Jika memang ada ditemukan data RESUME ada dugaan silakan dirilis dan terbitkan aja mas tidak ada persoalan sama kami, ujar Hasian kepada tim awak media sambar id.senin tanggal 3/2/2025 diruang kerjanya pukul 11 ,15 wib
" Setelah tim redaksi biro Rohil menerbitkan berita temuan data dugaan penyalahgunaan dana anggaran Tahun 2023-2024 . akan disusul dengan laporan secara resmi ke pihak Kajari Rohil, Kejati Provinsi Riau juga Kejagung RI " agar dapat ditindaklanjuti data yang ditemukan tim awak media sambar id rohil ." jika temuan ini terbukti," dipidanakan segera karena dianggap sudah mencoreng nama baik dan penderitaan siswa siswi didunia pendidikan bagi anak-anak generasi penerus bangsa " dalam menuju Indonesia MAS Tahun 2045 Program Presiden Republik Indonesia.
Laporan: Tim Jurnalis ((Legiman))
Sumber: temuan tim dari Masyarakat
