terkait stagnasi penanganan kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang yang dilaporkan sejak November 2024. Kasus ini melibatkan Koperasi Lestari Abadi Bersama (LAB) dan PT Kayong Agro Lestari (PT. KAL) di Desa Kuala Tolak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Menurut keterangan resmi yang diterima dari LBH Herman Hofi Law, laporan awal telah disampaikan ke Subdit II Reskrimum Polda Kalimantan Barat pada 02 November 2024. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut yang berarti, meski permohonan telah diajukan secara tertulis pada 02 Desember 2024 dan 09 Desember 2024.
"Mandeknya penanganan laporan ini sangat kami sayangkan, mengingat klien kami membutuhkan keadilan atas dugaan tindak pidana yang merugikan mereka secara materiil maupun moril. Jumlah anggota yang mencapai seribuan itu bertanya-tanya. Hingga saat ini, pihak berwenang belum memberikan tanggapan maupun perkembangan atas laporan tersebut," tegas Dr. Herman Hofi Munawar, Direktur LBH Herman Hofi Law.
Dalam laporan tertulisnya, LBH juga menyebutkan bahwa kasus ini ditangani oleh salah satu pejabat di Subdit II Reskrimum Polda Kalbar, Namun, komunikasi dengan pejabat terkait sulit dilakukan, bahkan terkesan dihindari. LBH mengkhawatirkan sikap ini dapat mencoreng citra kepolisian dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
LBH Herman Hofi Law meminta Mabes Polri dan Kompolnas untuk segera turun tangan memastikan penyelesaian kasus ini berjalan transparan, profesional, dan sesuai prosedur hukum. _"Kami berharap prinsip keadilan ditegakkan agar hak-hak klien kami terpenuhi dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum,_" lanjut Herman.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena mencerminkan pentingnya akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menangani laporan masyarakat. LBH juga mengajak masyarakat untuk turut mengawal kasus ini demi menciptakan iklim hukum yang adil dan transparan.
Tentang LBH Herman Hofi Law ;
LBH Herman Hofi Law adalah lembaga bantuan hukum yang berkomitmen membela hak masyarakat, khususnya dalam menghadapi persoalan hukum yang melibatkan institusi atau pihak berkuasa. (Atin)
