 |
| Yudha Wijaya |
KPK Tipikor bakal datangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan untuk menanyakan terkait pelaporan dugaan pekerjaan yang memakai anggaran Dana Desa yang tak sesuai dengan spesifikasi.
Baca Juga: Gerbong Mutasi Kembali Bergulir di Tubuh Polri Diantaranya Dewan Penasehat Sambar.id
Menurut Yudha Wijaya dari Lembaga KPK Tipikor menyatakan, Pelaporan sejak tanggal 26 Mei 2024 selang beberapa hari dinyatakan berkas hilang di Kejaksaan dan mengirimkan kembali berkas laporan pada tanggal 6 Juni 2024 Namun tidak ada kelanjutan hingga saat ini.
"Saya sangat sesali dengan kinerja Kejaksaan Kabupaten Pasuruan, pertanyaan saya, sengaja di hilangkan apa menghilang laporan kita, dan kita laporkan lagi yang kedua, tapi tidak ada tindak lanjut lagi sudah 7 Bulan ini belum ada kabarnya lagi. Kita akan menanyakan lagi ke Kejaksaan," papar Yudha.
Baca Juga: Polres Cianjur Hentikan Pembangunan Jalan TPU Babussalam?,Inovasi Warga Terhambat Tomas Telalega Bingung!
Dimana sebelumya, pelaporan tersebut meliputi anggaran ADD yang berdasarkan temuan-temuan dari hasil investigasi di lapangan dan hasil klarifikasi langsung dengan Mauludin selaku Kepala Desa Selotambak.
Adapun dugaan pembangunan fiktif jamban umum/WC komunal sebanyak 110 keluarga penerima manfaat kurang lebih senilai 154 juta sisa lebih pembangunan (Silpa) tahun anggaran 2019 dan juga penggelembungan anggaran pembangunan gedung PAUD kurang lebih senilai 460 juta di tahun 2023.
Baca Juga: Kaperwil Media Online Sambar .id Jateng mendukung Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur Jateng
Putra Divisi Intelejen Nasional ini mengganggap Kejaksaan mandul dalam penanganan serta menimbulkan pertanyaan ada apakah dengan Kejaksaan.
"Besok saya bersama BPAN-AI ke kantor Kejaksaan Kabupaten Pasuruan untuk menanyakan kembali kenapa dan ada apa sebenarnya dengan Kejaksaan Kabupaten Pasuruan, apakah mandul?," pungkas Yudha. (Saichu)
.jpg)
