 |
| Kantor Kejagung RI |
Laporan tersebut terkait dugaan Tindak Pidana Pengrusakan Kawasan Hutan dan Indikasi Ketidakpatuhan PNBP di Wilayah Konsesi IUP PD. Aneka Usaha Kolaka
Baca Juga: Perusda Kolaka Pimpinan Armansya Dilaporkan ke Mapolda Sultra Dugaan Kasus Penipuan
Saat dikonfirmasi oleh media ini, Rabu (8/1/25). Presidium Jaringan Pemerhati Investasi Pertambangan (J-PIP), Habrianto membenarkan terkait pelaporan tersebut.
 |
| Kantor PD Perusda Kolaka |
"Hari ini, laporan kami telah diterima oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) Cq. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPIDSUS), dan semua data yang kami kantongi sudah kami lampirkan serta berikan," ungkap Habri
Baca Juga: Buntut Pengusiran Awak Media, Biro Hukum Sambar.id Kecam Dinsos Pangandaran
Lebih lanjut, Habri menjelaskan bahwa berdasarkan kondisi real existing di lapangan serta dokumentasi yang mereka miliki nampak beberapa tumpukan dump ore nickel masih berada di wilayah konsesi PD. Aneka Usaha Kolaka dan diduga berada didalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.
Tudingan kami diperkuat dengan data citra satelit yang diambil dari *planet.com* oleh KLHK Bulan Oktober Tahun 2023, tampak bahwa terdapat kegiatan pertambangan tanpa memiliki SK PPKH dan terdapat didalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi,". jelasnya
 |
| Ilustrasi |
Menurutnya, dari luas 340.00 Hektare Wilayah konsesi PD. Aneka Usaha Kolaka. perusahaan tersebut diduga telah mengobok obok kurang lebih 117,48 Hektare Kawasan Hutan yang dapat di Konversi (HPK) tanpa mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Perusahan yang dinahkodai oleh Armansyah, S.E, itu terindikasi telah melanggar Pasal 110 B dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Baca Juga: Rampas Tanah Adat Papua!, Sonni: Wamendagri Menyesatkan?
Sehingga, berdasarkan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 631/MENLHK/SETJEN/GKM.0/6/2023, tentang Pengenaan Sanksi Adminisratif. PD. Aneka Usaha Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara wajib membayar denda adimistratif sebesar Rp. 19.665.529.538 (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). Namun ironisnya hingga saat ini perusahaan tersebut belum membayar atas sanksi tersebut.
"Tentunya ini merupakan pembangkangan hukum yang dilakukan oleh Dirut PD. Aneka Usaha Kolaka, sebab ketika kita merujuk pada aturan tentang pengenaan denda administratif, seharusnya perusahaan tersebut wajib membayar paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan menteri tersebut,". pungkasnya.
 |
| Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPIDSUS) |
"Bukti bukti yang kami pegang sangat jelas, baik itu Dokumentasi kegiatan, hasil Audit BPK, SK Menteri KLHK, maupun Bukti transfer. Jadi, seyogyanya Jampidsus Kejagung harus segera melakukan penindakan terhadap Dirut PD. Aneka Usaha Kolaka maupun semua oknum-oknum yang terlibat dalam kegiatan tersebut," harapnya
Baca Juga: Wartawan Sambar id Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah Terdakwa Suami Artis Sandra Dewi
Tidak hanya, itu pihaknya juga mendesak Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPIDSUS) agar segera memanggil dan memeriksa pejabat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra dan pejabat Ditjen Gakkum KLHK yang tengah menangani kasus tersebut sejak tahun 2023
"Kasus ini bergulir sejak tahun 2023 namun sampai saat ini belum ada kejelasan, sementara pernyataan salah satu pejabat Kejati Sultra yang tengah menangangi kasus ini bahwa mereka bekerja sama dengan Gakkum KLHK dan sementara dilakukan perhitungan," ujar Habri
Selain itu, Habri juga mendesak Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejagung agar segera menelusuri terkait aliran dana royalti PD. Aneka Usaha Kolaka tahun 2023 dan 2024 yang diduga kuat ada permainan
"Informasi yang kami himpun bahwasanya penerimaan Royalti PD. Aneka Usaha Kolaka sebesar 5,5 U$D/MT dengan rincian 4 U$D pembayarannya melalui Rekening PD. Aneka Usaha Kolaka, sedangkan 1,5 U$D menurut sumber informasi yang kami himpun ditransfer melalui rekening lain maupun secara tunai/langsung," paparnya
Baca Juga: Gema LMP Sulsel Desak Pemkot Makassar Tutup Toko Alaska
Habri menambahkan, bahwa jika melihat akumulasi jumlah quota RKAB PD. Aneka Usaha Kolaka tahun 2023 dan 2024 sebesar 1.390.000/MT. Jika ini dikalikan dengan kewajiban mitra yang bekerjasama operasi penambangan produksi biji Nikel di wilayah konsesi PD. Aneka Usaha Kolaka dengan hitungan berdasarkan Nilai patokan Kurs Dollar 15.000 ( 1.390.000MT x 5 U$D x 15000 = 104.250.000.000) terdapat kewajiban teransaksi sebesar *Seratus Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*.
"Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejagung harus segera menelusuri kemana aliran dana royalti PD. Aneka Usaha Kolaka sehingga tidak mampu membayar denda PNBP di Wilayah Konsesi IUP nya," tegas Habri (*)
