SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala Badan Perlindungan Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., bersama rombongan, melakukan kunjungan kerja ke ibukota Kabupaten Donggala, pada Selasa (02/01/2025).
Kunjungan tersebut disambut antusias oleh PJ Bupati Donggala, Moh. Rifani Pakamundi S.Sos M.Si, yang juga didampingi Ketua DPRD Donggala Moh. Taufik, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Donggala, Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Dr H. Rustam Efendi.
Tak ketinggalan para asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD di halaman Kantor Bupati Donggala.
Turut hadir mendampingi Menteri Abdul Kadir Karding dalam kunjungan ini, antara lain Plt. Direktur Jenderal Perlindungan, Kepala Biro Humas, Kepala Biro Keuangan, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian P2MI.
Setelah pertemuan awal yang dilakukan di Halaman Kantor Bupati Donggala, agenda pun dilanjutkan dengan sosialisasi mengusung tema “Peluang Kerja dan Migrasi Aman” yang berlangsung di SMKN 1 Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, Sulteng.
Melalui sambutannya, Pj Bupati Donggala Moh Rifani Pakamundi menyampaikan bahwa saat ini Donggala tengah berupaya bangkit dari dampak bencana gempa bumi dan tsunami pada 2018 serta pandemi Covid-19.
“Kami terus berbenah, mengembangkan potensi blue economy dan pariwisata, serta meningkatkan konektivitas untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Moh Rifani Pakamundi.
Dirinya berharap kehadiran Menteri P2MI di Donggala membawa motivasi serta kebijakan yang dapat mendukung perlindungan dan kemajuan masyarakat Donggala, termasuk mereka yang mencari peluang kerja sebagai migran di luar negeri.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Donggala, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini dan berharap ini bukan yang terakhir,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding menerangkan tujuan utama kunjungan kerja ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bekerja di luar negeri melalui prosedural yang aman.
Hal ini, menurutnya, sangat penting untuk menekan potensi kejahatan perdagangan manusia (TPPO) serta memastikan pekerja migran Indonesia memiliki peluang kerja yang layak dan aman.
"Kami ingin memperkenalkan peluang kerja di luar negeri yang aman dan mendorong peningkatan penempatan pekerja migran yang terampil. Tantangannya, banyak tenaga kerja kita yang berangkat secara non-prosedural, sehingga rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi,” paparnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Perlindungan ini meliputi berbagai aspek hukum, sosial, dan ekonomi serta diberikan mulai sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air.
Kunker itu diakhiri dengan prosesi pelepasan secara simbolis dua Siswa siswi SMKN 1 Banawa, untuk menjalani program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang ditandai dengan pemasangan ID card kepada kedua siswa tersebut. (Abu Bakar/Red).
.jpg)
