Sambar.Id Pontianak – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Herman Hofi Law, selaku kuasa hukum masyarakat, menyampaikan permintaan kepada Polda Kalimantan Barat untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Koperasi Lestari Abadi Bersama (LAB) dan PT. Kayung Agro Lestari (KAL).
Dalam surat resmi yang dikirimkan pada tanggal 2 Desember 2024, LBH Herman Hofi Law mengungkapkan rasa kepeduliannya atas belum adanya tindakan konkret dari pihak kepolisian terkait laporan yang telah mereka sampaikan sejak 2 November 2024.
*“Laporan kami sudah cukup lama masuk, namun hingga saat ini belum ada perkembangan yang signifikan*. Dugaan pelanggaran ini telah merugikan banyak pihak, dan kami berharap aparat segera mengambil langkah konkret untuk menegakkan keadilan,” ujar Dr. Herman Hofi Munawar, S.Pd., S.H., M.H., M.Si., MBA., C.Med., CPCD, Direktur LBH Herman Hofi Law, dalam keterangan tertulisnya.
LBH Herman Hofi Law melaporkan dugaan pelanggaran hukum serius, meliputi ; Penipuan, Penggelapan,
Penyalahgunaan Wewenang. Bukti-bukti berupa dokumen, data pendukung, dan kesaksian masyarakat telah diserahkan kepada Polda Kalbar sebagai bagian dari laporan.
Dugaan tindakan tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap Badan Usaha koperasi dan perusahaan. Salah seorang anggota koperasi mengaku merasa dikhianati. *“Kami bergabung untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi malah dirugikan. Kami sangat berharap keadilan ditegakkan agar terang benderang,”* ujarnya.
LBH Herman Hofi Law meminta Polda Kalbar memberikan perhatian serius dan transparansi dalam proses penanganan kasus ini. Mereka juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal laporan ini agar tidak berakhir tanpa kejelasan.
“Kami akan terus memperjuangkan hak masyarakat. Jika diperlukan, kami siap mengambil langkah hukum lebih lanjut demi memastikan keadilan,” tegas Herman Hofi.
_*Penegakan Hukum untuk Keadilan*_ ; Kasus ini menjadi sorotan penting bagi masyarakat Kalimantan Barat, terutama terkait pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana masyarakat oleh koperasi dan perusahaan. LBH Herman Hofi Law berharap, melalui penegakan hukum yang tegas, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintah dapat dipulihkan.
ATIN
.jpg)
