Sambar.id Rohil || Pada Hari Ini Kamis Tanggal 21 November 2024 Mengabarkan " Beredar Kabar Di Kalangan Publik Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati H Bistamam dan Jhony Charles (BiJak), diduga Akan menghapuskan Tenaga honor Jika Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Ini.
Wacana ini mencuat ketika paslon menilai telah terjadi pemborosan anggaran miliaran rupiah hanya untuk menggaji tenaga honorer yang juga dituding banyaknya titipan pejabat dan DPRD Rohil.
Afrizal Sintong dan Politisi Gerindra bang Iput dituding banyak memasukan tenaga honorer sanak saudara dan kaum kerabat hingga saat ini jumlah 15 ribuan orang tanpa melalui proses seleksi.
Sumber Tim sukses paslon Bijak membenarkan wacana pemberhentian tenaga honor jika terpilih jadi Bupati Rohil.
"Padahal dulu sudah bagus tenaga honor sudah diberhentikan oleh pak yatno, sekarang diangkat lagi oleh epi saat jadi Bupati, hingga menyebabkan APBD Rohil terkuras" kata sumber inisial S salah seorang timses paslon Bijak,rabu sore.
Menurutnya polemik tenaga honorer juga sudah dibahas bersama Plt Bupati Rohil Sulaiman, dan didapati banyak tenaga honor pemalas dan jarang masuk kantor namun terima gaji buta, jadi wajar Plt Bupati saat ini menahan gaji tenaga honor.
Plt Bupati tidak mau menandatangani APBD Perubahan.
Persoalan gaji honorer serta tunjangan pegawai yang tak kunjung dibayarkan beberapa bulan terakhir, menjadi bahan politisasi untuk menjatuhkan nama calon bupati Rohil petahana Afrizal Sintong.
Dengan tegas, Afrizal Sintong mengungkapkan akar persoalan belum dibayarkan baik gaji tenaga honorer, tunjangan pegawai maupun tunjangan P3K tersebut karena Plt Bupati tidak mau menandatangani APBD Perubahan.
“Sekarang semua kegiatan tidak bisa dibayarkan karena Plt Bupati tidak mau menandatangani APBD Perubahan. Padahal, APBD Perubahan telah kita sahkan dan telah di verifikasi oleh Provinsi dan telah turun ke Rohil,” ungkap Afrizal Sintong saat menggelar kampanye dialogis di bagan punak pesisir, Minggu (17/11/2024) malam.
Usai di verifikasi oleh Provinsi dan turun kembali ke Rohil lanjutnya, APBD Perubahan itu kemudian harus ditandatangani oleh Plt Bupati.
“Kalau tidak di teken maka tidak akan dapat di jalankan. Ini tak boleh di politisasi, uang kas kita ada hampir 1 triliun, namun saat ini tidak di teken oleh Plt Bupati, setelah saya masuk tanggal 25 baru bisa saya tandatangani dan tanggal 28 baru bisa kita bayarkan baik gaji honorer, tunjang pegawai maupun tunjangan P3K,” paparnya.
Afrizal Sintong juga mengaku tak paham dengan pernyataan Plt Bupati di beberapa media sosial maupun media online.
“Kalau ada salah APBD Perubahan ini tentu tidak akan turun dari provinsi karena telah di verifikasi oleh bagian hukum provinsi. Ini merupakan kepentingan masyarakat Kabupaten Rohil bukan kepentingan saya, jangan ini dijadikan bahan politisasi,” terangnya.
Selama ini tambah Afrizal Sintong lagi, dirinya sengaja diam agar APBD Perubahan tersebut ditandatangani oleh Plt Bupati. Namun hal tersebut semua sia-sia.
“Selama ini saya sengaja diam, semua yang saya ucapkan dapat saya pertanggungjawabkan. Saya sangat prihatin kepada masyarakat kita yang hingga saat ini belum menerima gaji,” pungkasnya.
Laporan:Tim Jurnalis ((Legiman))
.jpg)
