SAMBAR.ID, BIREUEN - Masyarakat Kabupaten Bireuen yang menyaksikan Debat Publik ke-2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen periode 2024-2029 yang digelar di Aula Wisma Bireuen Jaya, Jumat (22/11/2024) dinilai dan dituding asal-asalan.
Para tamu undangan dan masyarakat yang hadir menyaksikan langsung di
Aula Wisma Bireuen Jaya maupun yang menonton secara live (langsung) di media sosial, mengaku sangat kecewa kepada panitia pelaksana debat publik ke-2 tersebut.
Betapa tidak, panitia dinilai tidak siap. Debat yang seharusnya dimulai pukul 20.00 WIB, tapi molor dua jam hingga pukul 22.00 WIB. KIP dianggap tidak siap dalam mengelola acara ini. Sehingga suasana sempat memanas dengan teriakan dan sorakan dari pendukung masing-masing acara. KIP Bireuen tidak dapat menyelenggarakan debat sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Bahkan saat akan dimulai debat dengan tema penyampaian visi misi masing-masing calon, panitia tidak menghidupkan timer (batas waktu). Sehingga diprotes oleh pasangan calon maupun tamu undangan dan masyarakat yang hadir menyaksikan langsung debat tersebut.
Ini diduga akibat ketidaksiapan panitia, suasana dalam ruangan pun menjadi riuh, yang seharusnya tidak terjadi.
Ketidaksiapan KIP Bireuen dalam debat publik ini, semakin memperburuk citra lembaga yang seharusnya memiliki tugas menjaga kelancaran dan integritas seluruh proses pemilu.
Debat Publik adalah salah satu momen penting dalam Pilkada, yang seharusnya menjadi wadah transparansi bagi calon pemimpin untuk memaparkan ide dan kebijakan kepada masyarakat. Namun, jika acara seperti ini tidak bisa berjalan dengan baik, maka kepercayaan publik terhadap independensi dan kualitas pelaksanaan Pilkada akan semakin tergerus.
Salah seorang tamu undangan yang hadir langsung yaitu H Ruslan Daud kepada wartawan mengatakan, dirinya mengaku sangat kecewa kepada panitia debat publik, terutama Komisi Independen Pemilih (KIP) Bireuen yang dinilai tidak siap.
KIP atau panitia pelaksana juga tidak melakukan voting atau polling di medsos. Selain itu sinyal pun sangat jelek, jadi masyarakat banyak yang tidak dapat menonton. "Apakah ini disingaja oleh KIP," tanya HRD kesal.
Padahal kata H Ruslan, anggaran atau uang rakyat yang digelontorkan untuk debat publik tersebut dinilai cukup banyak.
"Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengaudit anggaran KIP Bireuen, baik anggaran untuk debat publik maupun anggaran lainnya," tegas HRD.
Sumber : Fahkrurrazi Ar
Editor : Toni
.jpg)
