Dompu, sambar.id – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu Raya, Pridiman, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu. Dalam pernyataannya, ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap berbagai pelanggaran pemilu, khususnya terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) di area terlarang dan praktik politik uang yang marak terjadi menjelang Pilkada.
Pridiman menyebut bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak berjalan efektif, meskipun tugas dan tanggung jawab mereka telah diatur dengan jelas, seperti yang tercantum dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.
“Sejauh observasi kami, Bawaslu sama sekali tidak bekerja. Hal sederhana seperti pengawasan terhadap pemasangan alat peraga saja tidak mampu dilakukan, apalagi menangani praktik politik uang,” ujar Pridiman diterima wartawan, Selasa, (19/11/2023).
Ia mencontohkan banyaknya alat peraga kampanye yang dipasang di lokasi-lokasi terlarang seperti masjid, terminal, dan pohon-pohon, yang jelas melanggar aturan. Menurut Pridiman, lokasi pemasangan alat peraga kampanye telah ditentukan oleh KPU, namun kenyataannya banyak pelanggaran yang diabaikan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Dompu.
Pridiman juga menyoroti praktik politik uang yang dianggap semakin terang-terangan dilakukan oleh calon dan tim kampanye. Ia menyayangkan lemahnya tindakan Bawaslu dalam mencegah dan menindak pelanggaran tersebut.
“Maka dari itu, patutlah kami mempertanyakan kinerja Bawaslu Kabupaten Dompu. Bawaslu jangan hanya menghabiskan uang negara, tetapi harus bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya,” tegas Pridiman.
Ketua Umum HMI Cabang Dompu Raya mendesak Bawaslu untuk lebih tegas dalam menindak pelanggaran, termasuk memberikan sanksi berat terhadap pelaku politik uang. Ia juga meminta agar pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye dilakukan secara serius sesuai dengan Pasal 52 Ayat 1 dan 2 PKPU yang melarang pemasangan atribut di tempat umum seperti pagar, jembatan, dan terminal.
“Jika Bawaslu Kabupaten Dompu tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka kami akan turun ke jalan dan melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bawaslu Kabupaten Dompu,” ancamnya.
Pridiman berharap Bawaslu Kabupaten Dompu dapat memperbaiki kinerjanya demi menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan Pilkada. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang tegas dan profesional sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang mencederai demokrasi. (MJ)
