SAMBAR.ID// Sungailiat - Bangka, Perkembangan teknologi informasi yang semakin dinamis saat ini. Memberikan kemudahan bagi seluruh elemen pemerintah untuk mendapatkan akses informasi secara cepat. Hal ini tentu sangat bermanfaat dalam mendorong era keterbukaan informasi publik terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Beberapa hari yang lalu , terinformasikan di Media online mengenai kondisi saldo angggaran lebih Pemkab Bangka tahun anggaran 2023.
Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kondusifitas daerah pemkab Bangka. Melalui PJ. Bupati Bangka berkesempatan untuk menjelaskan kondisi faktual terkait dengan informasi yang beredar tersebut kepada awak media.
“Sisa anggaran lebih Pemkab Bangka Tahun Anggaran 2023 yang lalu benar sebesar 33,06 milyar rupiah dan nominal tersebut sesuai dengan hasil audit BPK.
Alhamdulillah kita mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas laporan Keuangan Pemkab Bangka TA. 2023” Ujar PJ. Bupati M.Harris Ar,AP diruang kerjanya Sabtu (19/10/2024).
Bila melihat laporan realisasi anggaran (Ira)
Audit Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 yang sudah di audit oleh BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANGKA BELITUNG terdapat SILPA sebesar RP. 33.066.482.061,48.
yang merupakan SILPA konsolidasi .
Yang mana rincian tersebut terdiri dari :
KAS DI DAERAH (DANA TRANSFER)
RP. 10.783.667.832,28
KAS DI BLUD (BANK)
RP. 17.696.384.197,32
KAS Di BENDAHARA PENERIMAAN BLUD
Rp. 44.207.080,00
KAS DI BOS APBN
Rp. 259.283.687,80
KAS BOK
Rp. 4.371.919.726,00
KAS DIBATASI PENGGUNAANNYA
Rp. (88.980.461,92)
Pemkab Bangka berupaya untuk semaksimal mungkin menyediakan informasi laporan keuangan yang relevan dan andal." Jelas M.Harris.
“Opini WTP yang diberikan memastikan bahwa informasi laporan keuangan daerah telah dilakukan secara wajar sesuai dengan standar Akutansi Pemerintah (SAP)", lanjutnya.
Namun menurut beliau memang masih terdapat beberapa hal yang mesti di tindaklanjuti salah satunya mengenai DEFISIT RIIL PEMKAB BANGKA SEBESAR 38,91 Milyar Rupiah , yang terdiri dari utang akibat tidak tersedianya dana anggaran 2023 sebesar 18,35 Milyar Rupiah .
Dan penggunaan Kas yang dibatasi penggunaanya sebesar 20,55 milyar rupiah .
“Hasil pengujian yang dilakukan oleh BPK mengungkapkan bahwa kas yang telah dibatasi penggunaanya sebesar 20,55 milyar rupiah seluruhnya telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, dan kemarin penggunaan kas tersebut digunakan untuk membayar pengeluaran APBD tahun anggaran 2023 .
Karena kas daerah Di triwulan IV tidak tersedia pada saat itu".ujar Harris.
Setelah dikonfirmasi lebih lanjut mengenai hasil audit BPK atas permasalahan ini
PJ. Bupati Bangka mengatakan Defisit Rill senilai 38,91 milyar sesuai Audit BPK membebani tahun anggaran selanjutnya.
Menyingkapi kondisi tersebut, Pemkab Bangka telah melakukan berbagai upaya melalui APBD tahun anggaran 2024 , dan mudah- mudaha ditahun 2024 ini hal tersebut tidak terulang kembali.
Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik dapat terus berjalan secara optimal.
"Untuk itu, Pemkab Bangka meminta kepada mitra dan seluruh masyarakat agar tetap tenang dan mendukung Pemkab
dalam melakukan pembangunan di kabupaten Bangka, mengingat tantangan dan hambatan dalam mengelola keuangan daerah ditahun-tahun mendatang semakin kompleks ."tutup M.Harris.
Sumber Pers Rilis Pemkab Bangka
(Ansory)
.jpg)
