 |
| Ketua Bidang PTK HMI Cabang Makassar |
Alwi agus selaku ketua Bidang PTKP HMI Cabang Makassar menyoroti kinerja Dirkrimsus Polda Sulsel terkait Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal dan mafia BBM Di sulsel dan Di kota makassar pada Khususnya
hampir seluruh brand kosmetik yang beroperasi di Makassar berstatus ilegal. BPOM menyebut, tak satupun dari produk tujuh brand ini yang pernah melalui uji laboratorium
Baca Juga: Pasca Intimidasi Wartawan, HMI Kecam Kapolda Sulsel
Ada beberapa brand yang kami duga ilegal yaitu : NRL , Feni Frans, Pinky Beauty, Cream AF, SYR, MH Whitening Skinker, Toner Miracle MH, Bodi Wash Super Whitening, Handbody Super Whitening, Bleaching Super Whitening dan Cream.
Pelaku yang memproduksi dan mengedarkan obat, kosmetik, suplemen kesehatan dan obay tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia. Para pelaku dapat di pidana Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang diubah dengan pasal 60 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 milliar.
Sebagaimana di ketahui , pemerintah mengalokasikan solar subsidi untuk masyarakat yang perlu dibantu , bukan untuk industri-industri yang melakukan bisnis yang komersial.
Baca Juga: Laskar Merah Putih Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda Sulsel
Berdasarkan UU para pelaku yang terbukti menyalahgunakan BBM Subsidi baik individu maupun perusahaan dijerat dengan pasal 55 undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2023 pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang penyalagunaan BBM Bersubsid. Pelaku terancam penjara 6 tahun dan den Rp 60 Milyar.
Berdasarkan aturan dan regulasi yang ada , maka kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar, Bidang PTKP meminta kepada Polda Sulsel Untuk dapat mengevaluasi kinerja Dir Krimsus Polda Sulsel yang kami duga melakukan pembiaran terkait maraknya peredaran Kosmetik Ilegal dan Mafia BBM di Sulsel
.jpg)
