Sambar.id, Muna, Sultra - Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2024 ini telah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK).
Tentu saja ini menjadi angin segar dan harapan baru bagi Non-ASN yang berada di Kabupaten Muna khususnya para Tenaga Kesehatan (Nakes) yang telah lama mengabdikan dirinya untuk daerah.
Ironisnya, harapan itu telah berubah menjadi kekecawaan dimana nama-nama para Non-ASN tersebut hilang dari pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanpa ada alasan yang jelas dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muna.
Kordinator Divisi Advokasi dan Investigasi Gerakan Masyarakat (GERAK) Sultra, Laode Supriadin beranggapan ini semua kesalahan BKPSDM dan para kepala OPD.
"BKPSDM Kabupaten Muna tidak becus dalam memperhatikan para tenaga honorer yang sudah sangat berjasa mengabdi untuk daerah, Non-ASN ini seharusnya dalam pendataan di tahun 2022 lalu telah terdaftar sebagai tenaga Non-ASN di Kabupaten Muna, sebab operator dinas telah menyetorkan daftar nama-nama honorer dan setelah itu BKPSDM menginput/aktifkan data mereka. Setelah aktif, masing-masing honorer dapat membuat akun dan melengkapi semua data yang dibutuhkan," katanya pada hari kamis (10/10/2024)
Supriadin alias Adhink Laiworu menduga bahwa adanya efek politik pilkada yang menyebabkan hilangnya data para honorer dari pangkalan Data BKN.
"Terbukti banyak nama-nama tenaga honorer yang hilang dari data base BKN, padahal sudah lama mengabdi dan sedangkan ada yang belum lama mengabdi malah terdata," ujarnya.
"Informasi yang saya dapat saat ini perwakilan BKPSDM Muna sementara dalam perjalanan ke BKN menyangkut persoalan ini, namun saya meragukan keberhasilan dari agenda tersebut. Sebab, saat ini telah masuk pada masa pendaftaran, kemungkinan yang dilakukan oleh BKPSDM Muna hanyalah sebagai strategi untuk mencari alasan agar tidak ada sorotan bagi kinerja buruk mereka," sambungnya.
Untuk itu Kordinator Divisi Advokasi dan Investigasi Gerakan Masyarakat (GERAK) Sultra, Adhink Laiworu tekankan kepada Pjs. Bupati Muna, untuk menyikapi secara tegas persoalan yang menimpa para tenaga honorer karena ketidakbecusan BKPSDM Muna.
"Kami dari LSM Gerak Sultra pasti akan melakukan demonstrasi setelah kepulangan mereka dari BKN jika tidak mengantongi hasil yang di inginkan oleh rekan-rekan tenaga honorer yang telah dizolimi," tegasnya.
Penulis : Iki
