MAMUJU – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Barat, Irjen Pol Adang Ginanjar, menghadiri acara pelantikan 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2024-2029.
Acara yang digelar pada Kamis (26/9/2024) di Gedung DPRD Sulbar, Mamuju, ini juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, pejabat daerah, serta perwakilan partai politik.
Dalam kesempatannya, Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar mengucapkan selamat kepada para anggota DPRD yang baru dilantik. Ia berharap para wakil rakyat yang telah dipercaya oleh masyarakat Sulawesi Barat dapat menjalankan amanah dengan baik dan berkomitmen untuk memajukan daerah.
"Pelantikan ini merupakan tonggak penting bagi demokrasi di Sulawesi Barat. Saya berharap, anggota DPRD yang dilantik mampu mengemban tugas dan tanggung jawab mereka untuk kepentingan masyarakat luas," ujarnya.
Irjen Pol Adang juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan suasana yang kondusif di Sulawesi Barat, terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
"Kolaborasi antar-institusi sangat penting demi menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Kami dari Kepolisian siap mendukung segala upaya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kedamaian di wilayah ini," tambahnya.
Pelantikan ini berjalan dengan khidmat, diawali dengan pembacaan sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat. Para anggota DPRD terpilih juga menyampaikan komitmen mereka untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat selama masa bakti lima tahun ke depan.
Dengan resmi dilantiknya 45 anggota DPRD Sulbar, harapan besar disematkan pada mereka untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. Sebagai bagian dari pengamanan, Polda Sulbar menerjunkan personel untuk menjaga kelancaran acara pelantikan tersebut.
Acara pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya masa kerja baru anggota legislatif Provinsi Sulawesi Barat yang diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran dengan optimal.
