SAMBAR.ID BENGKULU Sidang gugus tugas reforma agraria (G.T.R.A) 2024 digelar di aula Kantor BPN Rejang Lebong, pukul 08.30 WIB, Kamis, (12/9).
Sidang G.T.R.A ini hadiri Bupati Rejang Lebong, Drs.H.Syamsul Effendi, MM dan beberapa kepala dinas jajaran Pemkab. Diantaranya, Kadis Nakertrans, Syamsir, SKM, MKM, Kadis Perindagkop dan UKM, Anes Rahman, S.Sos, dan Asisten I Setda, Pranoto Madjid, SH, MSi. Serta perwakilan dari Polres, Dinas Pertanian dan Bappeda.
Dihadapan para peserta sidang, Bupati bersama Kepala BPN, Tarmizi, S.Sos, M.Ap dan perwakilan Polres Iptu. Hel nita menandatangani berita acara sidang.
‘’BPN merupakan salah satu kantor penyumbang PAD. Setiap tahun BPN memberikan kontribusi PAD sekitar Rp 2 miliar yang bersumber dari PPh dan B.B.H.T.B. Selain itu tahun 2024 ini BPN telah menerbitkan sertifikat redistribusi tanah di 4 desa sebanyak 150 persil,’’ jelas Tarmizi.
Ke-150 persil sertifikat redistribusi tanah itu diterbitkan di lokasi eks transmigrasi Desa Bandung Marga sebanyak 7 bidang, dan 70 bidang lagi di Desa Lubuk Mumpo. Ditambah 50 bidang tanah di Desa Kota Pagu dan 23 bidang lagi di Desa Bandung Marga. Saat ini proses penerbitan sertifikatnya sudah selesai 100 persen,’’ ujar Tarmizi.
Dikatakan, total luas 150 bidang tanah di 4 desa yang penerbitan sertifikatnya sudah selesai itu mencapai 118,487 hektare. Rinciannya, di eks transmigrasi Desa Lubuk Mumpo seluas 528.726 M2, eks trans Bandung Marga 39.157 M2, Bandung Marga 198.336 M2, dan di Desa Kota Pagu seluas 418.659 M2.
Tarmizi menyampaikan permohonan pengadaan bantuan kendaraan dinas operasional untuk BPN. Serta pembanguan gedung arsip dan mess.
‘’Kita masih kekurangan kendaraan operasional lapangan. Juga membutuhkan gedung arsip untuk back up data manual. Kami berharap, Pak bupati dapat mempertimbangkan permohonan kami ini,’’ demikian Tarmizi.
Permohonan itu langsung ditanggapi Bupati. ‘’Silahkan sampaikan usulannya. Nanti akan kita upayakan untuk dimasukan dalam perencaan penyusunan APBD,’’ kata bupati.
Bupati juga mengucapkan terimakasih atas dukungan PAD yang disumbangkan BPN. Termasuk, penerbitan 150 persil sertifikat redistribusi tanah tahun 2024.
( SJ ).
