Sambar. Id. Lebong Bengkulu - Lagi-lagi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebong menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, dana desa yang semestinya digunakan sepenuhnya untuk membangun desa dan kemakmuran masyarakat itu malah terkuras untuk biaya Bimtek (Bimbingan Teknis) aparatur desa (Kepala Desa, red) untuk yang kesekian kalinya.
Jika tahun lalu ke Bandung, tahun ini kepala desa asal Lebong kembali beramai-ramai berangkat ke Bali untuk mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh LPPAN (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara) yang terpantau menjadi lembaga langganan dalam 2 tahun terakhir. Untuk mengikuti Bimtek di Bali ini setiap peserta dibebankan biaya sebesar Rp 16 juta, lebih besar Rp 3 juta jika dibanding Bimtek ke Bandung tahun lalu. Kabarnya, trip kali ini terdapat sekitar 76 aparatur desa (Kepala Desa, red) yang berangkat. Jika dikalkulasi uangnya mencapai Rp 1,2 miliar.
Kepala Dinas PMD Lebong, Saprul, ketika dikonfirmasi awak media samabr.id - Bengkulu Rabu (31/8/2024) malam, membenarkan informasi tersebut. Kata Saprul, dari 93 desa yang ada di Kabupaten Lebong hanya 17 desa yang tidak berangkat. 76 kepala desa itu diceritakan Saprul akan berangkat Kamis (1/8/2024) besok menuju Bali dan pulang tanggal 5 Agustus.
“Iya ada sekitar 76 kepala desa yang berangkat, 17 kepala desa lainnya tidak ikut,” sampainya.
Ditanyai terkait biaya, Saprul enggan berkomentar banyak terkait hal itu. Diakuinya, Bimtek yang diikuti oleh para Kades itu di luar dari agenda pemerintah daerah dan dinas yang dia pimpin. Bimtek di Bali yang diikuti oleh para Kades itu merupakan tawaran langsung dari LPPAN kepada pemerintah desa melalui APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia). Itu pun menurutnya tidak ada paksaan dan ditujukan bagi yang berkenan saja.
“Itu tidak ada campur tangan pemerintah daerah ataupun dinas yang saya pimpin, setahu saya LPPAN komunikasi langsung melalui APDESI, ada yang mau dan ada juga yang tidak,” jelasnya.
Kembali ditanya sumber anggaran dari mana, Saprul pun mengaku tidak tahu terlalu dalam, tapi menurut analisanya sumber anggaran yang digunakan bukan dari DD (Dana Desa) tapi ADD (Alokasi Dana Desa).
“Saya rasa mereka ambil dari ADD, dan tentunya harus ada pertanggungjawaban,” singkatnya.
Kembali mengingatkan, di tahun 2023 lalu aparatur desa asal Kabupaten Lebong telah 2 kali mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh 2 lembaga berbeda. Pertama pada bulan Juni 2023, hampir seluruh kepala desa di Kabupaten Lebong mengikuti Bimtek di Bandung yang diselenggarakan oleh LPPAN dengan menguras biaya sekitar Rp 13 juta. Belum genap sebulan di tahun yang sama, aparatur desa asal Kabupaten Lebong kembali mengikuti Bimtek di Kota Bengkulu yang diselenggarakan oleh Yayasan Biru dengan biaya Rp 7 juta per peserta.
Sj
.jpg)
