Sambar.id, Pontianak, Kalbar- Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan Musyawarah , pada Rabu 10 Juli '2024, di Kantor Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat.
Melalui musyawarah tersebut menghasilkan keputusan secara mufakat Forum Pembaharuan Kebangsaan, memilih Burhanudin Ahad sebagai Ketua Terpilih untuk Periode 2024 - 2029.
Ketua Periode Pertama 2021 - 2024 Bapak Rihat Natsir Sisilalahi, SE., M.Si, menyambut baik atas Terpilih Burhanudin Ahad untuk menahkodai FPK Kalimantan Barat Periode ke dua 2024-2027, sesuai dengan Amanah dari Musyawarah FPK Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam Musyawarah tersebut menghasilkan juga formatur Ketua dan Anggota 8 Orang adapun susunan formatur sebagai berikut :
1.H. Burhanudin Ahad sebagai Ketua
2. Drs. H.Manto M.Si .Kaban Kesbangpol.
3. Rihat Natsir Silalahi SE, M.Si Ketua FPK 2021 -2024
4.Ir. Jakius Sinyor Tokoh Masyarakat
5.Ady Syawaluddin Wilayah Barat.
6.Dr. Dede Suratman Wilayah Tengah
7.H.M Yasin Wilayah Timur
8. Melky Hatumessen, SH tertua
9. Khairul Tamam Termuda.
Terima kasih di ucapakan kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat Drs, Manto, M. Si.atas dukungannya.
Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK ) merupakan forum mitra pemerintah daerah yang dibentuk di tingkat provinsi sampai kelurahan dan desa berdasarkan amanat Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah.
Provinsi Kalimantan Barat wilayahnya cukup Luas , merupakan Provinsi ketiga terluas di Indonesia, sudah dapat di pastikan multikultural dan pluralis. Keanekaragaman ras, suku, etnis, agama, dan budaya merupakan unsur-unsur yang dapat memicu perpecahan terutama antar etnis.
Oleh karena itu, peran setiap warga negara dalam mempertahankan ke-Bhinekaan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan anak bangsa,"ungkap Burhan
Sehingga Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Sangat dibutuhkan keberadaannya.
Program yang akan di lakukan
1. Melakukan Konsulidasi organisasi .
2. Tetap melanjutkan program kerja pengurus lama apalagi yang belum selesai atau belum di kerjakan.
Kedepannya berharap kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kalimantan Barat dapat memfasilitasi terbentuk nya Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK ) di setiap Kabupaten , kecamatan sampai di tingkat Kelurahan dan Desa,"harap Ketua FPK Kalbar yang juga Ketua KKSS KALBAR Burhanuddin Ahad.(Sp)
