BPK Temukan 11 Proyek Kurang Volume Dinas Pendidikan Babel?

EditorDzoel sb —

Sambar.id, Pangkalpinang, Babel - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan bangka belitung menemukan adanyapada  kekurangan volume yang  nilainya milyaran. 


Temuan BPK perwakilan Bangka Belitung pada  11 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan di dinas pendidikan Bangka belitung,dikerjakan kurang volume sebesar 1.199.022.000,00., Senin (08/07/2028)


Diketahui pada tahun 2023,Pemprop Babel mengalokasikan anggaran belanja modal gedung serta bangunan sebesar 21.333.197.555.07, dari alokasi belanja modal dan bangunan pada dinas pendidikan(Disdikbud).


Hasil pemeriksaan tim BPK perwakilan Babel,secara uji petik atas realisasi untuk belanja modal gedung dan bangunan  pada Disdikbud Babel  menunjukkan kekurangan volume atas 11 (sebelas) paket pekerjaan sebesar 1.199.022.000,00.


Sebelas proyek dikerjakan kurang volume tersebut yakni :

  1. belanja modal bangunan gedung kantor( pembangunan ruang laboratorium bahasa dan rehabilitasi ruang kelas baru smkn 3 pangkal pinang pelaksana CV STB nilai kontrak 1.387.452.400.00 Nilai kekurangan volume 80.649.000.00.
  2. belanja modal pembangunan kelas baru SMAN 1 Sungailiat,pelaksana  CV ARJS nilai kontrak 1.061.630.702.23,nilai kekurangan volume 111.523.000.00.
  3. belanja modal pembangunan ruang kelas baru SMAN 1 Belinyu,pelaksana CV GM ,nilai kontrak 2.909.780.000.00,nilai kekurangan volume 105.075.000.00.
  4. pembangunan bangunan gedung kantor cabang dinas wilayah IV,pelaksana CV SB,nilai kontrak 2.909.780.000.00,nilai kekurangan volume 115.838.000.00.
  5. pembangunan unit sekolah baru SMAN 3 toboali,pelaksana CV KKJ,nilai kontrak 2.812.506.624.84,nilai kekurangan volume 129.772.000.00.
  6. pembangunan gedung kantor cabang dinas pendidikan wilayah III,pelaksana CV HK,nilai kontrak 2.700.093.828.00,nilai kekurangan volume 183.174.000.00.
  7. pembangunan pagar,kantin dan ruang guru SMAN 2,pelaksana CV IL,nilai kontrak 1.219.993.000.00,nilai kekurangan volume 53.418.000.00.
  8. pembangunan bangunan gedung kantor permanen cabdin 5 (peningkatan bangunan kantor,pelaksana CV BR,nilai kontrak 1.415.110.000.00,nilai kekurangan volume 151.338.000.00.
  9. pembangunan gedung serbaguna SMAN 2 tanjung pandan,pelaksana CV CUK,nilai kontrak 1.238.000.000.00,nilai kekurangan volume 28.619.000.00.
  10. belanja modal pembangunan ruang praktik siswa,laboratorium,unit kesehatan sekolah,sarana prasarana dan utilitas smkn 1 Manggar,pelaksana CV BJ,nilai kontrak 3.648.796.000.00,nilai kekurangan volume 79.265.000.00.
  11. pembangunan gedung serba guna SMAN 1 Manggar,pelaksana CV mandiri usaha,nilai kontrak 1.780.173.000.00.

Berdasarkan LHP BPK RI,kekurangan volume pada proyek -proyek tersebut terjadi karena kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud)Babel selaku  pengguna anggaran kurang optimal dalam mengawasi dan  mengendalikan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.


Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas 11 paket pekerjaan  belanja modal gedung dan bangunan di dinas pendidikan senilai 1.119.002.000.00,masing - masing kepada:

  1. CV STB senilai 80.649.000.00.
  2. CV ARJS senilai 111.523.000.00.
  3. CV  GM  senilai 105.075.000.00.
  4. CV SB senilai 115.838.000.00.
  5. CV KKJ senilai 129.772.000.00,
  6. CV HK senilai 183.174.000.00.
  7. CV  IL senilai 53.419.000.00.
  8. CV BR senilai 151.338.000.00.
  9. CV CUK senilai 28.619.000.00.
  10. CV BJ senilai 79.265.000.00.
  11. CV MU senilai 160.350.000.00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

  • kepala dinas pendidikan selaku penguna anggaran kurang optimal dalam mengawasi pelaksanaan,anggaran yang menjadi tanggung jawab.
  • PPK pada setiap paket pekerjaan  kurang optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan,
  • PPTK dan pengawas lapangan pada setiap paket pekerjaan  kurang optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah provinsi Bangka Belitung melalui kepala dinas pendidikan menyatakan bahwa pada prinsip menerima kondisi sebagaimana diungkap tersebut. 


BPk juga merekomendasi kan kepada gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui dinas kepala dinas pendidikan selaku penguna anggaran  untuk Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan lebih optimal.


Memerintahkan PPK pada setiap paket pekerjaan supaya lebih optimal mengendalikan pelaksanaan kontrak.


Memerintahkan PPTK dan pengawasan lapangan pada setiap paket pekerjaan supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan fisik di lapangan dan

Memproses kelebihan pembayaran senilai 1.199.022.000.00 sesuai dengan ketentuan dan menyetorkanya ke kas daerah.


Penasehat laskar merah putih (lMP), Rizal Efendi menyatakan bahwa ini  di akibatkan lemahnya pengawasan kepala dinas pendidikan selaku penguna anggaran.


"mengakibatkan kelebihan bayar di sebelas paket pekerjaan, tidak hanya itu PPK,PPTK dan pengawasan tidak mereview ulang perhitungan yang menjadi dasar pembayaran atas volume dan penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya," ungkap Rizal Efendi Saat dihubungi awak media via telepon (07/07/2024)


Menurut Rizal menyampaikan  telah  menghubungi via WA kepada kadis pendidikan babel sdr .Erpawi selaku kepala dinas pendidikan  Bangka belitung mengatakan 


"Hari Rabu sebelumnya sudah dibahas dengan dewan dibanggar untuk menyelesaikannya,karena BPK juga sudah memangil pihak ketiga untuk menyelesaikanya," kata dia.


"Senin kami panggil lagi pihak 3 untuk buat berita acara komitmen harus menyelesaikan sblm 60 hari sesuai LHP BPK," beber Rizal Efendi.


Awak media telah mengkonfirmasi ke kadis Pendidikan babel  Erpawi guna mendapatkan informasi yang lengkap,namun sampai dengan berita ini diturunkan belum ada tanggapan .


(@nsory)

Tags:
Lebih baru Lebih lama