.png)
Sambar.id, Bengkulu - Sebanyak 156 operator SIKS-NG dari 156 desa dan kelurahan di 15 kecamatan mengikuti Bimtek dan sosialisasi STKS Kemensos-RI.
Bimtek dan sosialisasi itu dibuka Bupati Rejang Lebong, Drs.H. Syamsul Effedi, MM di ruang pola, pukul 09.30 WIB, Kamis, (20/6).
Prosesi pembukaan dihadiri para camat, Kades dan lurah se-Rejang Lebong. Bimtek juga menampilkan 5 narasumber.
Yakni, Kadis Sosial, Syahfawi, SKM, MKM, Oktavian dari Dinsos Kepahiang, Hery Mulyawan dari Dinsos Rejang Lebong. Serta Suci Rahmadaniati dari BPJS Kesehatan dan Kepala PT Pos, Alhadi.
‘’Aplikasi SIKS-NG ini merupakan aplikasi yang dibangun Kemensos-RI untuk mengolah seluruh data penerima bantuam social yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan social atau DTKS. Sehingga datanya menjadi valid.
Untuk itu, bupati mengimbau para pihak terkait dalam penginputan data DTKS ini harus bekerja dengan baik. Jangan sampai orang yang tidak memenuhi persyaratan tapi dicantumkan dalam DTKS.
‘’Data KK miskin di Rejang Lebong perlu diperbarui. Gunakan kreteria KK miskin secara tepat.Tidak dilarang keluarga lurah dan Kades dicantumkan sebagai penerima bantuan social. Tapi penerima bantuan itu benar sesuai dengan kreteria miskin,’’ kata bupati.
Sementara Kadis Sosial, Syahfawi, SKM, MKM menjelaskan, Bimtek dan sosialisasi ini dilaksanakan untuk menambah wawasan dalam pengelolaan aplikasi SIKS-NG bagi penerima bantuan social yang bersumber dari dana APBN.
‘’Pengelola aplikasi SIKS-NG desa dan kelurahan dapat memahami Juknisnya. Serta pengelola dapat memferivikasi dan mengusulkan masyarakat rentan, miskin, layak dan tidak layaknya penerima bantuan social ini,’’ ujarnya.
Dikatakan, DTKS per Maret 2024 di Rejang Lebong tercatat sebanyak 128.528 jiwa yang tergabung dalam 47.736 KK. Penerima bantuan iyuran BPJS Kesehatan per Maret 2024 sebanyak 121.034 jiwa, penerima PKH per Maret 2024 mencapai 11.044 KPM. Serta penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) sembako per Maret 2024 sebanyak 16.525 KPM.
Sedangkan DTKS per Juni 2024 terdiri dari 128.879 jiwa dam 47.906 KK, PBI sebanyak 120.906 jiwa, PKH 10.881 KPM dan BPNT sembako sebanyak 16.412 KPM.
‘’Penetapan DTKS ini harus ditetapkan melalui musyawarah desa dan kelurahan. Lalu, datanya dimasukan dalam aplikasi SIKS-NG. Usulannya disampaikan bupati ke Kemensos-RI. Setelah itu, warga miskin yang tercantum dalam DTKS itu akan mendapat bantuan melalui program PBI-BPJS Kesehatan, BNPT, dan PKH,’’ tutur Syahfawi.
Sedangkan bantuan social Rejang Lebong lanjut Syahfawi, terdiri dari bantuan bencana, permakanan Lansia, dan bantuan untuk disabilitas.
Sebelumnya, Kepala PT Pos Rejang Lebong, Alhadi jenis usaha PT Pos Indonesia. ‘’PT Pos saat ini sudah mengembangkan beberapa usaha. Mulai dari bisnis kurir, bisnis logistic, bisnis keuangan, bisnis property dan ancillary. Bisnis yang dibangun PT Pos ini bisa melibatkan masyarakat. Khususnya masyarakar yang berminat untuk membantu PT Pos,’’ katanya.
Sedangkan Suci Rahma Daniaty dari BPJS Kesehatan menyampaikan. ‘’Ada 3 kelas layanan kesehatan dengan iyuran terjangkau. Kelas I Rp.150.000 per orang per bulan, kelas II Rp.100.000 per orang per bulan dan kelas III Rp.42.000 per orang per bulan,’’ jelas Suci.
Dikatakan, pemerintah telah menyediakan bantuan
Iyuran untuk peserta PBPU dan BP kelas III sebesar Rp 7.000 per orang per bulan.
‘’Progres kepesertaan aktif JKN per Juni 2024 di Rejang Lebong mencapai 215.014 jiwa atau 75,82 persen dari total penduduk semester I tahun 2023 tercatat sebanyak 283.596 jiwa. Sedangkan pencapai UHC per Juni 2024 mencapai 279.263 jiwa atau 98,47 persen. Sedangkan yang belum terdaftar sebanyak 4.333 jiwa,’’ terang Suci.
Dikatakan, system jaminan social nasional berdasarkan UU No.40 Tahun 2024 mengedepankan 3 azas. Yakni, kemanusian, manfaat dan keadilan social bagi seluruh rakyat. Serta ada 5 program jaminan. Terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension dan jaminan kematian. Program ini dilaksanakan
.jpg)
