 |
| DR.Muhammad Nur, S.H.,M.H Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kajang Bulukumba (doc.foto) |
Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba mengabulkan eksepsi PT PP London Sumatra Indonesia (Lonsum) Tbk. Sehingga gugatan perdata yang diajukan Tutong Bin Sattaring, dan Sangka Bin Sattaring Nebis In Idem, dalam pokok perkaranya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
Adanya pihak lain yang melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Bulukumba terkait tanah Adat Kajang Bulukumba tidak ada hubungannya dengan pemblokiran Proses HGU LONSUM yang dilakukan oleh masyarakat adat melalui kuasa hukum masyarakat adat kajang.
Baca Juga: Rindukan Aksi Kejagung RI Tuntaskan Kasus Tata Kelola Niaga Timah Bangka
Sengketa lahan yang sementara berproses di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sudah selesai, sejak berakhirnya HGU LONSUM pada tanggal 31 Desember 2023.
Saat ini yang dinantikan masyarakat adat adalah adanya campur tangan pemerintah daerah untuk menyurati LONSUM agar menghentikan seluruh aktifitas LONSUM di Bulukumba Kajang.
"Kita juga berharap pihak aparat penegak hukum instansi terkait harusnya berdiri dibelakang masyarakat adat, bukan malah sebaliknya karena memberantas mafia tanah adalah hal yang wajib dilakukan berdasarkan instruksi presiden dan kapolri, ” ungkap DR.Muhammad Nur, S.H.,M.H Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kajang Bulukumba.
Baca Juga: Lahan Perkebunan Terancam, Masyarakat Adat Lapago Tolak Kantor Gubernur Papua Pegunungan
Sesuai dengan beberapa Surat yang kami kirimkan terkait permintaan Pemblokiran Izin HGU PT PP London Sumatra Indonesia (Lonsum) Tbk di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sudah mendapatkan balasan surat dari BPN provinsi dan kami pun sudah membalas surat tersebut berdasarkan petunjuk dari Kanwil BPN, ” ucap DR.Muhammad Nur, S.H.,M.H.
DR.Muhammad Nur, S.H.,M.H Menegaskan, PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia (Lonsum) Tbk di Kabupaten Bulukumba.
Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1919 dan melakukan kegiatan operasional di Bulukumba, dengan memperoleh hak erfacht diatas tanah seluas 7.092,82 ha, berdasarkan keputusan Gubernur Hindia Belanda tidak dapat lagi beroperasi karena terkandas izin HGU.
Baca Juga: Diduga ada Aktivitas Tambang Sekitar Kolong PDAM Mengakibatkan Dam Jebol
Menurutnya LONSUM sudah menjajah masyarakat adat Kajang kurang lebih 100 tahun apa tidak cukup bagi Lonsum untuk lakukan penguasaan dan mengambil keuntungan besar di tanah adat Kajang yang tidak memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat adat.
Apapun fakta yang diungkap pihak PT PP London Sumatra Indonesia (Lonsum) Tbk tidak berkuatan hukum lagi karena masa izin HGU sudah berakhir dan tidak dilanjutkan sehingga apabila tetap berada diarea tanah adat Kajang melakukan operasi, maka sudah kategori pelanggaran hukum berat.
Pemerintah daerah provinsi dan pusat tidak boleh tutup mata dan telinga melihat penderitaan dan harapan masyarakat adat kajang untuk mengelola sendiri lahan nenek moyang mereka dengan berbagai intimidasi dan interfensi, ” tutup DR.Muhammad Nur. (*)
