Sambar.id, Pontianak, KALBAR- Menyikapi adanya rencana relokasi pemerintah melalui BP Batam terhadap masyarakat Melayu di Pulau Rempang-Galang yang mana relokasi tersebut dikatakan sebagai Proyek Statergis Nasional (PSN). Kami Melayu Bersatu Kalimantan Barat dengan tegas menolak rencana tersebut, dimana kami memandang akan beberapa hal diantaranya;
1. Hilangnya warisan sejarah Melayu Tua Rempang-Galang berupa adat istiadat para Juara dan Panglima Kerajaan (Riau-Lingga) yang saat ini masih terjaga turun temurun.
2. Hilangnya Peradaban Melayu Di Pulau Rempang-Galang Jika masyarakan tua di Pulau tersebut direlokasi maka tidak akan ada lagi khazanah Melayu di Pulau Rempang-Galang.
3. Dengan memindahkan/merelokasi masyarakat Melayu di Pulau Rempang-Galang secara paksa sama artinya merampas kedaulatan Bangse melayu. Tidak menutup kemungkinan kita terjajah kembali oleh mereka yang ingin mengambil kekayaan Alam bangse ini.
4. Meminta Kepada pihak terkait Untuk menetapkan Kawasan Rempang-Galang ditetapkan sebagai Cagar Budaya dan Warisan Budaya Indonesia. Senin (11/9/2023).
Sekali lagi kami memohon kepada pihak terkait untuk menyelamatkan warisan sejarah dan budaya Pulau Rempang-Galang. Serta mengkaji ulang rencana relokasi masyarakat Melayu Tua Pulang Rempang-Galang.
Selanjutnya Pangeran Kesultanan Sy.Machmud Al-Qadrie menyampaikan kepada awak media." Saya sangat berharap kepada pemerintah pusat agar di perhatikan sebab walau bagaimana itu adalah tempat lahir mereka, dan juga berharap semoga segera tuntas seadil-adilnya bagi masyarakat, sangat disayangkan adanya tragedi di sana, kasihan anak-anak sekolah dengan adanya kejadian tersebut, apalagi adanya gas air mata kasihan mereka,kami sebagai warga kalimantan barat dan juga mereka adalah merupakan saudara kami dari Melayu, pemerintah pusat harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi masyarakat mereka adalah saudara-saudara kita, seharusnya lebih dulu masyarakat di ajak bermusyawarah dengan baik, dan pemerintah harus tetap menjaga kondisifitas dan juga keadilan, tidak harus diselesaikan dengan cara-cara kekerasan yang mengakibatkan mencederai hati nurani masyarakat," ungkapnya.
Menurut Kesultanan Pontianak Pangeran Sy.Machmud Al-Qadrie saat di wawancarai wartawan menyampaikan, masalah itu alangkah baiknya penduduk asli yang tanah kelahirannya di ajak untuk berdialog, ajak komunikasi yang baik dan ditempatkan yang layak, kami mohon kepada pemerintah pusat agar lebih bijak menyikapi hal ini, saya sebagai masyarakat melayu dan juga sebagai Pangeran Kesultanan Pontianak sangat di sayangkan lebih khusus kepada anak-anak sekolah yang tidak tau apa-apa sangat terganggu dalam belajar, apalagi adanya gas air mata, saya berharap di negeri yang kita cintai ini mari kita ciptakan kondusifitas agar menjadi aman dan tentram bagi rakyat dan khususnya masyarakat Batam, sebagai bentuk solidaritas saya mohon segera tuntaskan permasalahan tersebut," pungkasnya. (Sulaiman)
