Sambar.Id, Buton Tengah, Sultra - Sejumlah massa yang menamakan diri Persatuan Sopir Truck Kabupaten Buton Tengah (PETRA) menggelar unjuk rasa di depan kantor sekretariat daerah pada ,Jumat (29/09/2023) pagi.
Aksi tersebut dilakukan menyusul tidak adanya upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh sejumlah kontraktor yang mengerjakan sejumlah pekerjaan besar di daerah dengan sebutan negeri 1000 gua itu.
Terlebih, pemda melalui dinas Pekerjaan Umum (PU) selaku dinas teknis dianggap tidak berpihak pada mereka.
"Itu kontraktor yang namanya Ceng Ceng, sebenarnya bukan dia tapi pelaksana dilapangannya. Tidak mau terima sewa yang telah disepakati untuk harga per satuan kilo muatanya, kasian," ucap iki, salah satu orator saat menyampaikan tuntutannya.
"Dia (Ceng Ceng) lakukan aspal di Buteng ini dengan anggaran 10 miliar, tapi semua kendaraan yang dipakai datang dari luar. Jangan siksa kami begini, siapa yang akan bayar cicilan mobil kami kalau jasa kami tidak terpakai," katanya lagi.
Hal senada juga disuarakan oleh Rahim, salah satu orator perwakilan persatuan supir truck. Ia meminta agar pemerintah daerah melakukan intervensi terkait penggunaan jasa angkutan oleh setiap kontraktor yang masuk ke Buteng.
"Kalau bisa semua kontraktor yang masuk melakukan pekerjaan kontruksi di Buteng khususnya pengaspalan jalan memakai jasa angkutan yang disini. Jangan mendatangkan dari luar, kasian kami mau makan apa," kata Rahim.
"Anak istri kami mau makan apa," katanya lagi sambil teriak.
Setelah berorasi beberapa lamanya, Pj Bupati Andi Muhammad Yusuf bersama Sekda menemui para supir truck di pelatarakan kantor sekretariat daerah.
Menanggapi tuntutan Petra, Andi Muhammad Yusuf mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan kajian atas permintaan sejumlah supir.
"Kita akan lakukan kajian soal ini. Karena harus ada dasar hukumnya jika kita mau mengaturnya. Semua ada tahapannya," ucap Muhammad Yusuf di hadapan ratusan supir.
"Percayakan kepada pemerintah untuk mencarikan jalan keluarnya. Ini menjadi catatan penting bagi kami," sambungnya.
Namun untuk bisa mengakomodir keinginan para supir truk, orang nomor satu di Buteng ini berharap legalitas dari serikat perkempulan supir harus jelas dan teregistrasi di pemerintah daerah.
Diketahui, saat menggelar aksi, Petra menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya, meminta pemda Buteng memberdayakan jasa mereka disetiap proyek pembangunan infrastruktur, kontraktor yang bekerja di Buteng melakukan kesepakatan harga dengan para supir di Buteng.
Kemudian mobil truck yang berada di luar Buteng tidak di bolehkan beraktifitas dalam sebuah proyek pembangunan infrastruktur jalan dan terakhir terkait dengan satuan harga yang sudah dirincikan oleh dinas PU harus disepakati bersama oleh Pemda untuk segera di perdakan (jika perlu).
