Audiensi ini sebagai follow up dari aksi spontanitas kemarin Selasa 11 Juli 2023 berupa Pemalangan jembatan wouma dengan menimbun material kali (batu+pasir).
Pemalangan jembatan ini dilakukan sekitar jam 15.20WIT sebagai respon dari tindakan dinas Pertanahan Pemerintah provinsi Papua Pengunungan yang mengukur Tanah di lokasi konflik pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua secara sepihak diatas tanah adat Wouma Welesi dn Assolokobal.
Masyarakat adat menilai, pihak pemerintah menghiraukan aspirasi kami yang melakukan penolakan terhadap lokasi penempatan pusat pemerintahan Gubernur dimaksud.
"Aksi kami dengan kali ini sudah hampir 23 kali. Sebaliknya, pemerintah hanya mempedulikan tim yang pro yang notabenenya tidak memenuhi syarat kepemilikan secara menyeluruh di lahan dimaksud,"
Sekitar pukul 10.00 WP Ratusan masyarakat menuju kantor gubernur Papua pengunungan dengan berjalan kaki guna memenuhi kesepakatan bersama saat Pemalangan dijembatan wouma dengan pemprov P3 dalam hal ini kepala biro umum yang saat itu hadir dan membuka Pemalangan.
"Ratusan masyarakat ini melakukan longmars menuju kantor gubernur Papua pengunungan hingga tiba di kantor Gubernur sekitar pukul 10.50. Setelah melakukan koordinasi awal, masyarakat diarahkan untuk tetap standby karena PJ gubernur diluar kantor,"
Sekitar pukul 2.20 kami diarahkan masuk dalam ruangan aula untuk semua masyarakat menyampaikan pikiran atau aspirasi yang mau disampaikan dan mendengar tanggapan pemprov P3. Pertemuan ini langsung dipimpin oleh Bapak Sekda Prov. Papua Pegunungan bersama Asisten 1 dan perangkat OPD serta staf lainnya.
Penyampaian pemerintah provinsi P3 yang diwakili oleh sekda, pada umumnya menerima kedatangan kami masyarakat wouma.
Dalam Pandangan umum oleh masyarakat yang hadir, arah pembicaraan berfokus pada menolak pengukuran lahan oleh dinas pertanahan Provinsi. Alasan utama penolakan adalah
kami akan kemana, kami berkebun dimana, ternak kami cari makan dimana, lahan kami terlalu kecil, status Tanah juga masih bermasalah antara pro dan kontra terhadap lokasi pembangunan kantor gubernur Papua pengunungan.
Mama kami minta untuk menghentikan semua upaya dn usaha pembangunan pusat pemerintahan di wilayah adat lahan ekonomi kami.
Pemerintah stop terus berupaya Dengan berbagai cara dan dengan bantuan kekuatan militer.
Pemerintah pusat (Wamendagri) stop memperalat oknum2 tertentu yang punya kepentingan untuk terus berupaya dan memaksakan.
Satu cara oknum yang mempunyai kepentingan dengan mengajak masyarakat lain yang kontra dengan tawaran minuman keras, makan bersama dan lainnya untuk mengawal dan memboncengi kepentingan oknum tersebut.
Maka daripada itu, kami menuntut dan mendesak, Menolak semua aktivitas apapun diatas lahan perkebunan pangan masyarakat adat,
"Sebelum tanggal 15 Juli yg direncanakan akan ada peletakan batu pertama dilokasi pembangunan kantor gubernur Papua pengunungan, Pemprov segera fasilitasi kelompok pro kontra tersebut sebelum kegiatan peletakan, Jika dihiraukan tuntutan kami maka akses material dan jalan kami akan tetap palang," tandanya
Tanggapan Sekda :
"Penyampaian sekda yang menurut kami bertele-tele dan tidak pada sasaran terhadap pandangan masyarakat yg sudah disampaikan diatas dan tidak membuahkan hasil yg baik,"
"Kami akan menindaklanjuti apa yang disampaikan masyarakat wouma kepada pimpinan dan dalam waktu dekat kami akan upayakan panggil dan duduk bersama antara pihak pro dan kontra untuk menyelesaikan persoalan ini," tuturnya
"Kami Tetap tolak atas penempatan lokasi pembangunan kantor gubernur Papua pengunungan diatas tanah kami karena wilayah kami kecil dan besok kami akan kemana,kami terima pemekaran provinsinya. Hanya penempatan lokasi yang kami tolak tolak dan tolak. Mohon dipertimbangkan untuk mencari solusi tempat lain yang lebih representatif," tegasnya (Ar)
Penanggung jawab:Melki Wetipo
Kerlap :Manu Ikinia
.jpg)
