Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam "Aliansi mahasiswa Indonesia Timur melawan." melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD SUL-SEL. selasa, (11/04/2023)
Selain itu, massa aksi juga menyandera mobil mobil pertamina untuk dijadikan sebagai panggung orasinya sehingga menyebabkan kemacetan panjang di depan Kantor DPRD SUL-SEL.
Dalam aksinya, mereka menyoal pengesahan Perppu Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu.
Mereka menganggap Perppu Cipta Kerja tersebut inkonstitusional dan terkesan terlalu terburu-burub dalam pengesahannya.
Syarif selaku jenderal lapangan, dalam orasinya juga menyampaikan bahwa UU CIPTAKER itu hanya akan membuat rakyat lebih sengsara karena terdapat beberapa pasal yang kontroversial di dalamnya.
Kemudian menolak keras adanya keputusan DPR RI untuk mengesahkan perpu cipta kerja menjadi UUD.
Secara historis MK telah menetapkan UU OMNIBUS LAW CIPTAKER sebagai produk hukum yang inkonstitusional bersyarat pada November 2021 yang dimana terdapat range waktu 2 tahun untuk perbaikan undang-undang tersebut.
Akan tetapi ada tidak perbaikan yang dilakukan oleh DPR RI itu sendiri? Tidak. justru Presiden malahan hanya menerbitkan perpu ciptaker kontroversial yang didalamnya hanya memperkuat OMNIBUSLAW itu sendiri.
Memang Presiden berhak menetapkan Perpu sebagai pengganti undang-undang sebagaimana Pasal 22 UUD 1945.
Namun, penerbitan perpu baru diperbolehkan apabila negara dalam keadaan genting. Akan tetapi jika melihat kondisi negara kita saat ini apa yang kemudian menjadi alasan sehingga harus di terbitkannya perpu cipta kerja?
Ia juga mengatakan bawah aksi ini bukan aksi terakhir kita tapi kami dari Aliansi Mahasiswa Indonesia Timur Melawan akan melakukan aksi basaran - basaran dan mengundang seluruh lembaga dan universitas sekota makassar agar melakukan aksi unjuk rasa sampai UUD CIPTA KERJA di cabut," tegas Syarif dalam orasinya (*)
.jpg)
