Sambar.id,BEKASI _ Dengan terbitnya Sartipikat Hak Milik (SHM) 128 An Indra Salim seluas 6815 meter sepertinya diduga ada yang janggal, pasalnya bahwa tanah tersebut sebagian adalah milik Balai Besar Waduk & Sungai (BBWS) berupa tanah dalam garis sempadan tepatnya dilahan garapan milik PJT II perusahaan umum jasa Tirta II tepatnya di Jl PLTGU Muara Tawar Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat.
Hal tersebut diungkapkan Agung Andrew Maulana kepada Wartawan selaku/sebagai pemegang surat ijin Pemanfaatan Lahan Sementara (SIPLS) dengan No 20.3/DL/112/SIPLS/2008 saluran pembuang DA4 kanan tanah tinggi irigasi Bebebalan yang menurutnya diatas tanah PJT bisa terbit menjadi Sartipikat Hak Milik perorangan.
” Aneh bang kaya ada yang janggal, ko bisa diatas tanah instansi pemerintah bisa diterbitkan sartipikat hak milik perorangan, kan jadi lucu jadinya bang, mengambil hak negara di delegasikan sama negara juga,”Ungkap Andrew sambil geleng-geleng kepala
Dikatakan Erwin Mailudin pemerhati kebijakan publik Kabupaten Bekasi mengatakan, bahwa menurut Agung Andrew Maulana pihak PJT II sudah memastikan/membenarkan mengakui bahwa lahan yang di manfaatkan oleh Agung Andrew Maulana adalah tanah milik negara
” Saat itu pihak PJT II sudah turun langsung ke lokasi sambil mengukur area lahan yang sekarang di klaim oleh SHM No 128 An Indra Salim. Dengan kejadian ini maka pihak BPN akan menjadi preseden buruk atas kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) kantor pertanahan di Kabupaten Bekasi,” Jelas Erwin Jumat (07/04/2023).
Erwin menambahkan, idealnya dimana saat pembuatan sartipikat atau pengganti sartipikat proses pengukuran tanah secara detail dan sistematis seharusnya pengukuran berdasarkan saksi mengenai batas dan luas sehingga tidak terjadi “overlap” yakni tumpang tindih diatas tanah pihak lain
” Dengan kejadian ini saya meminta Dewan DPRD Kabupaten Bekasi menindaklanjuti atau langsung sidak lapangan atas terjadinya penerbitan SHM perorangan diatas tanah PJT karena ini sudah ramai dalam pemberitaan media
