Sambar.Id, Palu, Sulteng - Ketua Panitia Musra, Ronny Tanusaputra dihadapan awak media mengatakan, Musra XXII (22) dihadiri sekitar 2000 warga dari semua kalangan, mulai dari petani, mahasiswa, parpol, nelayan hingga pelaku UMKM.
“Mereka diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi terkait siapa Capres dan Cawapres yang akan mereka dukung pada Pemilu 2024 mendatang. Jadi, murni aspirasi mereka tanpa ada sekat-sekat oleh pagar-pagar partai politik, kepentingan politik kelompok, dan lainnya,” ungkap Ronny.
Dalam hal ini semua hal yang baik yang dihasilkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi dapat dilanjutkan, dan semua kekurangannya dapat ditinggalkan.
“Musra Indonesia merupakan wadah gerakan rakyat untuk menyuarakan pikiran dan aspirasi mereka mengenai kepemimpinan nasional paska Jokowi, yang mereka idamkan tanpa harus dijejali nama-nama laiknya survei yang terus berlangsung,” terangnya.
Pelaksanaan Musra Indonesia di Kota Palu ini merupakan pelaksanaan Musra yang ke-22. Musra Indonesia telah dilaksanakan dari bulan Juli 2022 sampai bulan Maret 2023 di 34 Provinsi.
Sementara Dewan Pengarah Musra Nasional (DPM) Priyadi, menjelaskan, gagasan dasar Musra adalah imperatif sebuah sistem politik demokrasi adalah bahwa setiap orang berkedudukan setara dalam memperjuangkan kepentingan politiknya.
“Imperatif ini berarti bahwa satu-satunya transaksi yang sah dalam pertandingan politik adalah transaksi argument,” jelasnya, di Gedung JCC Yojokodi, Kota Palu, Minggu (5/03/2023).
Menurutnya, politik memang dimaksudkan untuk melembagakan konflik dengan cara menyediakan ruang transaksi argumen, salah satunya parlemen.
Di dalam konstruksi ini, bekerja suatu prinsip penting dalam demokrasi, yaitu bahwa ruang publik adalah ruang yang harus dijaga secara imparsial.
“Artinya, tidak boleh ada hegemoni yang menutup peluang bagi berlangsungnya politik argumen. Dengan prinsip ini, politik melembagakan konflik melalui fakultas yang dimiliki secara universal oleh semua orang: nalar dan pikiran,” bebernya.
Moral dari prinsip ini, lanjut dia adalah bahwa urusan publik harus diselenggarakan oleh sebuah sistem yang menjamin integritas dan dignitas manusia.
Jadi tambahnya, karena rasio merupakan satu-satunya kualitas yang mendefinisikan manusia, maka demokrasi juga harus diselenggarakan melalui pendalaman kualitas itu.
Sejarah pemikiran politik modern mengambil asumsi tersebut untuk menyusun teori tentang kontrak sosial. Sebuah kontrak sosial yang adil, mengandaikan bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang sama dalam mempertahankan kepentingannya melalui perdebatan publik.
“Tujuannya sederhana tetapi substansial, yakni: menjamin tersedianya ruang publik yang imparsial dan rasional, yakni mempercakapkan sekaligus memperdebatkan kepemimpinan nasional ke depan, melalui argumentasi dan percakapan rasional yang bernalar,” jelasnya.
Priyadi sangat berharap lewat forum Musra ini pihaknya coba mencari dari akar rumput, figur pemimpin yang kiranya dianggap layak meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi selanjutnya.***
