 |
| Detik detik anggota DPRD temui peserta unras |
Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM yang sebelumnya Pertalite Rp. 7.650 menjadi Rp. 10.000, Solar dari Rp. 5.250 menjadi Rp. 6.800 dan Pertamax Rp. 12.500 naik menjadi Rp. 14.500.
Baca Juga: Cegah dan Tanggulangi Politik Indentitas Ke Generasi Muda
Hal itu disampaikan Humas Massa Aksi AMR-NTB tolak kenaikan harga BBM yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
"Harapan terbesarnya ialah, dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah hari ini terkait dengan kenaikan BBM dan Isu RKUHP kami segenap Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Indonesia menuntut untuk menolak kenaikan BBM dan Tolak RKUHP" Ungkap Irfan Kilat.
Baca Juga: Aksi IMM Sospol Unismuh Makassar Tolak Kenaikan BBM
Menurut Irfan, kenaikan harga BBM tidak memberikan perbaikan ekonomi, menurutnya kebijakan tersebut tidak perbah menilai dampak yang dirasakan oleh Rakyat menegah kebawa.
"Kenaikan BBM bukan langkah Solusi untuk memperbaiki Ekonomi Negara, namun hal ini menjadi Jeritan Rakyat, sebab pemerintah membuat Regulasi kenaikan BBM tetapi tidak pernah menilai dampak bagi Rakyat dalam sektor petani dan nelayan yg memang membutuhkan BBM sebagai bahan Akomodir untuk mengolah mesin Produksi dan lancarnya transportasi. dan hal ini perlu kami tolak dan melawan kezoliman ini" Tegasnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Pekanbaru Minta Penggantian Sekdako Ada Aturan Khusus
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H, menemui massa Aksi AMR-NTB untuk merespon tuntutan tersebut.
"Kami akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ke Presiden dan akan mempublikasikan hasil pengiriman ke Presiden dan kami menolak kenaikan BBM," kata Ketua DPRD NTB didepan massa aksi AMR-NTB.
Laporan: Suadin
