Perusahaan Media Tidak Perlu Terverifikasi Oleh Dewan Pers Asal Berbadan Hukum PT Khusus Pers

Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh (doc.foto)

Sambar.id, Jakarta - Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyatakan dengan tegas, bahwa Dewan Pers tidak pernah meminta harus Verifikasi Media menjadi syarat kerjasama.

Seperti, Pemerintah Kota atau Daerah, institusi TNI-Polri selama positif bekerjasama sesuai tupoksinya.

Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat bahkan tidak mempermasalahkan media yang belum terverifikasi / terfaktual,

Baca Juga:

Lindungi Wartawan, Dewan Pers dan Polri Tandatangani MOU

Selama media tersebut telah berbadan hukum PT khusus Pers dan ada penanggung jawab serta alamat kantor jelas dan profesional.

Pernyataan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh itu disampaikan kepada media dalam diskusi dengan beberapa Pimpinan Media Cetak, elektronik maupun siber di Hotel Ratna Inn, Banjarmasin, Kamis (06/02/2020). 

M. Nuh menepis jika media melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi TNI-Polri harus yang terverifikasi oleh Dewan Pers. 

Baca Juga:

PWI Kecam Pelaku Kekerasan Wartawan 

“Dewan Pers tidak pernah melarang atau meminta Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri–TNI untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers, asal sudah berbadan hukum PT Khusus Pers silahkan, sesuai UU Pers no 40 tahun 1999,” tegas Muhammad Nuh. Kamis (6/2/2020).

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH, “Tidak menjadi masalah setiap media melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI meski media tersebut belum terverifikasi Dewan Pers selama media tersebut telah berbadan hukum,” tambahnya

Lebih lanjut Henry juga menyebutkan “Dewan Pers tidak pernah “Mengeluarkan Surat” yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu harus terverifikasi. Tidak ada surat itu. (*)

Sumber: kabardemokrasi.com